Seiring dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat perkembangan ekonomi, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) yang menjadi dasar untuk mengurus perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
Peraturan yang diterbitkan pada pertengahan 2018 lalu ini membawa angin segar untuk memperbaiki prosedur yang ada saat ini, di mana Anda dapat mengurus perizinan yang diperlukan untuk bisnis Anda secara online. Dengan adanya reformasi ini, terdapat beberapa perubahan juga terhadap beberapa perizinan, antara lain mulai diberlakukannya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi setiap pengusaha. Lalu apa itu NIB? Di bawah ini, kami akan menjelaskan beberapa hal terkait pembuatan NIB dalam perizinan usaha.
Nomor Induk Berusaha atau disingkat NIB adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TPD), Angka Pengenal Impor (API) dan juga sebagai pengganti Nomor Induk Kepabeanan (NIK) yang digunakan untuk Hak Akses Kepabeanan kegiatan ekspor dan impor. Setiap pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha yang berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Berusaha wajib (NIB).
Apa saja bentuk usaha yang bisa mendaftarkan NIB? Menurut Pasal 6 ayat (3) PP 24/2018, di bawah ini adalah daftar pelaku usaha non-perseorangan yang dapat melakukan pendaftaran perizinan untuk memperoleh NIB :
- Perseroan Terbatas
- Perusahaan Umum
- Perusahaan Umum Daerah
- Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara
- Badan Layanan Umum
- Lembaga Penyiaran
- Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan
- Koperasi
- Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau biasa disebut CV
- Persekutuan Firma (Venootschap Onder Firma)
- Persekutuan Perdata
Lalu apa saja syarat yang diperlukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)?
Berikut ini kami uraikan syarat yang wajib dipenuhi untuk mendaftar Nomor Identitas Kepabeanan (NIB) melalui sistem OSS.
Syarat Pengurusan NIB dengan OSS untuk Badan Usaha :
- Akte pendirian PT/CV.
- SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham.
- Npwp Badan Hukum
- KTP dan NPWP (Valid) Penanggung Jawab Perusahaan
Syarat Pengurusan NIB dengan OSS untuk Perorangan :
- KTP dan NPWP Pribadi (Valid) Pemilik atau Penanggung jawab usaha
Bagi Anda yang masih kesulitan dalam melakukan pendaftaran NIB dan ingin melakukan konsultasi dengan kami, Anda bisa melakukan konsultasi langsung bersama tim profesional dari LEGALITAS. Dengan LEGALITAS, Anda bisa melakukan berbagai konsultasi mengenai masalah hukum bisnis dengan lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Selain itu, LEGALITAS juga dapat membantu Anda mengurus segala permasalah legalitas bisnis, mulai dari pembuatan badan usaha hingga membuat kontrak bisnis. Jadi tunggu apalagi? Segera urus legalitas bisnis Anda sekarang juga bersama kami.