www.legalitas.co.id

Konsultan Legal & Perizinan Usaha

Urus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Syarat dokumen untuk pengurusan Domisili Usaha Baru & Perpanjang

Jika kantor milik sendiri (RUKO/GEDUNG)

  1. Kantor berada di Zonasi perkantoran khusus wilayah DKI Jakarta (jika tidak silahkan hubungi kami untuk konsultasi)
  2. Foto Copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab
  3. Fotocopy NPWP pribadi Direktur / Penanggung Jawab
  4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir
  5. Fotocopy bukti kepemilikan bangunan / kantor antara lain : Fc Sertifikat/AJB, IMB, PBB dan Bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
  6. Surat pengantar RT/RW (tergantung wilayah)
  7. Surat pernyataan persetujuan dari tetanga depan, belakang, kanan, kiri (khusus untuk usaha bengkel dan usaha yang ada kemungkinan mengganggu tetangga)
  8. Lampiran domisili ASLI (untuk domisili perpanjang)
  9. Dokumen lainnya jika diperlukan.

Jika kantor Kontak/Sewa di RUKO/GEDUNG 

  1. Kantor berada di wilayah perkantoran khusus wilayah DKI Jakarta (jika tidak silahkan hubungi kami untuk konsultasi)
  2. Foto Copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab
  3. Fotocopy NPWP pribadi Direktur / Penanggung Jawab
  4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir
  5. Surat keterangan dari pengelola gedung jika kantor berada didalam gedung perkantoran serta lampiran bukti kepemilikan seperti Fc Sertifikat, IMB, PBB terakhir dari pemilik gedung.
  6. Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa.
  7. Lampiran domisili ASLI (untuk domisili perpanjang)
  8. Dokumen lainnya jika diperlukan.
  • Lama proses 2 hari kerja (tergantung lokasi)
  • Biaya Pengurusan Hubungi Kami
  • Dokumen pick up and delivery system (sistem antar jemput)

128 Comments so far

LisaPosted on8:53 am - Feb 18, 2015

Dear Admin,

Mau tanya tentang proses perpanjang Domisili perusahaan yang terbaru thn 2015.
Yang saya dapat informasi, sekarang lebih sulit dari yang sebelumnya ya?

Cara yang terbaru thn 2015 ini bagaimana ya?

Thanks before min,

Lisa

    legalitaPosted on4:12 am - Mar 3, 2015

    Dear Ibu Lisa,

    Benar bu, sehubungan dengan diterapkan Perda no. 1 tahun 2014 oleh pemprov DKI Jakarta, maka proses pengurusan penerbitan baru/perpanjang domisili perusahaan khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta persyaratannya semakin sulit dan pengawasannya lebih ketat. Salahsatu faktornya adalah adanya pemberlakuan Zonasi.

    Sejauh yang kami ketahui, saat ini proses pengurusan domisili perusahaan baru/perpanjang membutuhkan persyaratan sbb :
    1. Mengisi surat permohonan Domisili perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan setempat
    2. Membawa Surat Pengantar RT/RW atau pengelola gedung (jika kantor ada digedung)
    3. FC. Akte Notaris Perusahaan dan perubahannya jika ada
    4. FC. Pengesahan Menkumham (jika perpanjangan)
    5. FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan peruntukan bangunan adalah Perkantoran bukan rumah tinggal
    6. FC Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Tanah / AJB/Girig, Surat Kontrak/sewa)
    7. FC. KTP/Paspor/kitas Penanggung Jawab
    8. Surat Kuasa Pengurusan jika dikuasakan (materai 6000)
    9. FC. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan
    10. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang dilampirkan
    11. Melampirkan FOTO LOKASI/KANTOR (Tampak Depan Papan Perusahaan, Lokasi Perusahaan)
    12. Surat Pernyataan Pemilik dan/atau Penanggung Jawab Usaha (yang menyatakan bahwa alamat domisili adalah untuk usaha)
    13. Melampirkan ASLI Surat Keterangan Domisili Usaha Yang lama (untuk perpanjangan)
    14. Melampirkan FC Siup/TDP (untuk perpanjangan)

    itulah sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengurusan domisili usaha. Jika semua persyaratan dinilai sudah lengkap maka pada saat itu juga domisili dapat diterbitkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. terimakasih.

RulyPosted on10:49 am - Mar 18, 2015

Dear Admin,

Untuk biaya Perpanjangan SKDP ini berapa ya ? Urusnya harus di PTSP Walikota atau bisa di PTSP Kelurahan ?

Terima kasih sebelumnya.

SariPosted on8:02 am - Mar 20, 2015

Dear Ibu Lisa dan Legalita,

Sedikit memberikan informasi, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Legalita, pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) saat ini memang memberlakukan sistem Zonasi sesuai dengan Perda 1 Tahun 2014, namun bukan bermaksud untuk mempersulit tapi untuk menertibkan usaha2 yang diselenggarakan di wilayah DKI Jakarta.

Perlu dikoreksi juga, bahwa untuk pengurusan SKDU ini tidak dikenakan biaya apapun alias GRATIS dengan langsung mengurus sendiri ke kantor2 PTSP di kelurahan tempat usaha akan diselenggarakan. Jangka waktu pengurusannya paling lama 2 hari dikarenakan harus disurvey dulu ke lokasi usaha yg dimaksud.

Demikian yang saya bisa informasikan, terima kasih.

    legalitaPosted on4:41 am - Mar 27, 2015

    Dear Ibu Sari,

    Benar apa yang disampaikan Ibu Sari, bahwa terkait biaya pengurusan domisili tidak dikenakan biaya oleh instansi terkait alias gratis, dan oleh karena itu perlu sampaikan bahwa biaya yang dikenakan oleh Legalitas.co.id adalah hanya estimasi biaya jasa semata, jika pengurusannya melalui pihak ketiga. Demikian terimakasih.

elenawati widjajaPosted on4:50 am - Mar 23, 2015

Pls call me 08161120940
Jonsultasi pindah alamat kantor

ivan andyPosted on5:44 am - Mar 23, 2015

Kalau saya mau pindah domisili perusahaan dengan legalitas.co.id bagaimana caranya? Dan biayanya apakah masih sama? Bisa hubungi email saya? Ivan@rigelindo.com Terima kasih

negoPosted on7:06 am - Mar 27, 2015

apakah pengurusan iujk wajib ada imb?

    legalitaPosted on4:08 am - Mar 30, 2015

    Dear Bpk/Ibu,

    Sesuai dengan Perda no.1 tahun 2004 tentang tata ruang dan zonasi yang berlaku efektif Januari 2015 , salahsatu syarat untuk mendapatkan izin usaha adalah bangunan kantor wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang peruntukannya adalah untuk usaha/kantor. Demikian terimakasih.

ozolPosted on5:26 pm - Apr 13, 2015

Kl mau membuat SKDU biayanya berapa ya???trimksh.

    legalitaPosted on9:48 am - Apr 15, 2015

    Untuk pembuatan SKDU di jakarta timur biaya jasa pengurusan sekita Rp. 800 Rb pak. persyaratannya adalah bangunan / kantor harus IMB peruntukanya harus untuk kantor. syaratnya sbb : Surat pengantar RT/RW, FC IMB bangunan/kantor, FC PPB tahun berjalan, FC bukti kepemilikan bangunan/kantor (perjanjian sewa). demikian disampaikan terimakasih.

ozolPosted on5:27 pm - Apr 13, 2015

Saya di jakarta timur,tepatnya kelurahan cipinang muara.

JessicaPosted on11:17 am - Apr 15, 2015

Dear admin,

Dimana ya diatur ttg persyaratan mengurus surat keterangan domisili perusahaan untuk perusahaan di Jakarta Pusat?

ozolPosted on5:55 pm - Apr 16, 2015

Untuk membuat SKU lurah saja syaratnya segudang,mohon pencerahannya,,apa bsa dibantu,

    legalitaPosted on5:59 am - Apr 17, 2015

    Dear,,

    Benar pak, saat ini memang Pemda DKI Jakarta sudah memberlakukan Perda No.1 Tahun 2014 yang efektif sejak pertanggal 02 Januari 2015. Dengan diberlakukannya Perda tersebut, maka pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) harus memenuhi sejumlah persyaratan anatara lain : 1. Bangunan / Kantor / tempat Usaha harus memilik IMB yang peruntukannya adalah untuk Usaha/kantor (Wajib), 2. kantor atau tempat usaha harus berada di zonasi perkantoran / zonasi campuran sesuai dengan yang telah ditentukan (Wajib), 3. Surat Pengantar RT/RW setempat, 4. Foto kantor, 5. Denah Lokasi, 6. Bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat/surat sewa). 7. Sertifikat Kepesertaan BPJS (Jika perpanjangan). Jika sejumlah persyaratan tersebut tidak bisa dipenuhi maka pembuatan SKDU dan Izin usaha lainnya tidak akan dterima / ditolak.

    Demikian pencerahannya, semoga bermanfaat. Terimakasih.

AgusPosted on4:07 pm - Apr 28, 2015

Yth,

Mohon bantuannya, apakah betul untuk daerah Jakarta khusus perusahaan baru saat ini sudah diwajibkan untuk langsung mengurus BPJS terutama saat sudah mulai masuk pada pengurusan domisili ?

Bila iya, bagaimana mungkin. Karena BPJS kan mensyaratkan adanya SIUP dahulu. Mohon pencerahannya.

WILLYPosted on9:59 am - May 4, 2015

Mohon info, untuk perpanjang Surat Keterangan Domisili Usaha apakah sudah nga bisa karena alamat bersangkutan di nyatakan oleh pihak surveyor dari kelurahan telah jadi jalur hijau? apakah bisa di bantu?

entiPosted on1:50 am - May 6, 2015

Untuk pengurusan surat domisili kan gratis? landasan hukumnya apa pasal berapa danuu no berapa? mohon konfirmasinya terimakasih

legalitaPosted on4:39 am - May 7, 2015

Yth . Pa Agus

Terkait dengan kepesertaan BPJS, sejauh yang kami ketahui sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 20 Tahun 2014 tentang Perlindungan tenaga kerja di daerah DKI. maka sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha maka semua perusahaan diwajibkan telah menjadi peserta BPJS yang dibuktikan sertfikat BPJS dan bukti pembayaran bulan terakhir. Namun untuk pendirian perusahaan baru masih bisa mendapatkan izin dengan syarat jika perusahaan yang telah mendapat izin harus menjadi peserta BPJS. Karena jika tidak, pada saat perpanjangan izin usaha maka tidak akan diberi izin perpanjangannya.

legalitaPosted on4:42 am - May 7, 2015

Yth . Pak Willy

Sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang. maka setiap badan usaha wajib berdomisili di zonasi yang peruntukannya untuk perkantoran. Jika perumahan maka perpanjangan surat keterangan domisili tidak bisa diterbitkan, baik perpanjangan maupun baru.

    WILLYPosted on8:56 am - Jul 30, 2015

    saya menemukan surat edaran dari kepala badan pelayanan terpadu satu pintu dki jakarta ( bpk Noor Syamsu Hidayat ), yg menyatakan masih memberikan masa 3x perpanjangan untuk perusahaan yg tidak sesuai zonasi. ini jadi gimana yah? mohon respon ke email saya, thx

legalitaPosted on4:58 am - May 7, 2015

Yth. Enti

Coba dibuka Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah, pasal 2 Golongan dan jenis retribusi. Dalam perda tersebut disebutkan jenis ijin apa saja yang menjadi objek retribusi daerah DKI Jakarta.

RoyPosted on5:47 am - May 8, 2015

siang, saya ingin bertanya mengenai syarat perpanjangan domisili.

Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang dilampirkan ===> surat ini kita yang buat sendiri atau ?

apabila domisili berbeda dengan alamat kantor skrg? yg perlu difoto kantor skrg atau sesuai dengan alamat pada surat keterangan domisili?

terimakasih

    legalitaPosted on6:11 am - May 8, 2015

    Yth. Pak Roy

    Berikut kami sampaikan syarat perpanjangan surat keterangan domisili perusahaan, sbb :
    1. FC akte pendirian dan SK Menkumham dan perubahannya jika ada
    2. Surat pengantar RT/RW jika kantor diruko
    3. Surat Keterangan Gedung jika kantor di gedung
    4. Surat Kuasa jika dikuasakan pengurusannya
    5. Surat pernyatan keabsahan dokumen (dibuat sendiri) bermaterai cukup
    6. Foto kantor tampak depan, sesuai dengan alamat domisili kantor yang tertera didomisili lama (jika perpanjangan)
    7. FC IMB dan PBB serta bukti kepemilikan tempat usaha atau surat perjanjian sewa jik kantor kontrak
    8. FC Kepesertaan BPJS (jika perpanjang)
    9. Surat Keterangan Domisili lama (asli)
    10. FC KTP Direktur atau Penanggung Jawab perusahaan.

    Prosesnya 2 Hari kerja sudah termasuk peninjauan lapangan.

    Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.

RulyPosted on7:51 am - May 13, 2015

Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya.
saya ingin bertanya lagi :
– Apakah Zonasi tipe R6 bisa dirubah ke C1 ? jika bisa, bagaimana prosesnya ?

Terima Kasih.

    legalitaPosted on8:00 am - May 18, 2015

    yth.

    Sejauh yang kami ketahui, selama ini Zonasi tipe R6 belum bisa dirubah ke C1 karena sudah zonasi tersebut sudah diputuskan melalui Perda No. 1 Tahun 2014 tetang RDTR hingga tahun 2030. Akan tetapi jika bermaksud ingin mengajukan permohonan perubahan zonasi tsb, dapat disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta dengan menyampaikan alasan perubahannya.

WendyPosted on8:00 am - May 28, 2015

sorry untuk perpanjang SKDU dikenakan biaya berapa ya? perusahaan di daerah tanggerang terima kasih…

janePosted on2:30 am - May 29, 2015

Bagaimana cara kita,untuk mengetahui kantor kita berada di zonasi mna?
apakah dtg ke kantor kelurahan atw ke kantor walikota?

fiaPosted on4:34 am - Jun 4, 2015

Kalau perusahaan sudah terlanjur sewa sebidang tanah untuk gudang dan ternyata tidak sesuai dengan zonasi di daerah jakarta barat, sementara di perjanjian sewa selesai di bulan desember tahun 2018. Solusi nya seperti apa ya?

Terima Kasih

    legalitaPosted on1:22 pm - Jun 8, 2015

    Yth. Fia

    Jika sebidang tanah tersebut digunakan untuk permohonan izin baru, sejauh yang kami ketahui permohonan tersebut akan ditolak karena tidak sesui dengan Perda DKI No. 1 Tahun 2014 tentang tata ruang dan zonasi usaha. Lain halnya jika untuk perpanjangan izin masih diberikan kesempatan hingga tahun 2017.

    Solusinya mencari tanah yang baru atau membuat permohonan khusus dengan meminta pertimbangan dari kepala Badan pelayanan terpadu satu pintu provinsi DKI Jakarta atas dasar perjanjian sewa tersebut. Namun solusi tersebut bukan jaminan, tergantung pertimbangan dari kepala BPTSP.

OkiPosted on2:45 am - Jun 6, 2015

Yth Admin,

Bila mau perpanjang domisili tapi tempat yang tertera di domisili yang lama sudah kami sewa kan ke orang lain apakah bisa? bila tidak bisa apakah ada alternatif lain?

Mohon bantuan jawabannya.
Terima Kasih

    legalitaPosted on1:16 pm - Jun 8, 2015

    Yth. Oki

    Jika ingin perpanjang menggunakan alamat sesuai dengan domisili lama, bisa saja pinjam alamatnya saja kepada penyewa baru untuk mempermudah perpanjangan domisili. Namun jika penyewa baru tidak bersedia meminjamkan alamat kantornya maka solusinya adalah perpanjangan domisili menggunakan alamat kantor yang baru, tetapi akan berpengaruh kepada alamat di dokumen (NPWP, SIUP, TDP) lainnya turut diperbahurui mengikuti alamat domsisili yang baru.

FlashPosted on6:48 am - Jun 9, 2015

Kemarin orang saya ada ke kelurahan di Kebon Jeruk untuk menanyakan berkas apa saja yang dibutuhkan untuk perpanjangan domisili, syarat2 yang disebutkan sama seperti yang disebutkan oleh admin diatas. Tetapi akan dilakukan survey lapangan untuk menyatakan bahwa benar perusahaan tsb ada di alamat yang ingin diperpanjang. Apakah benar akan dilakukan survey? Karena kebetulan kantor saya sudah pindah tetapi tetap ingin menggunakan alamat domisili yang lama. Mohon infonya. Thanks

    legalitaPosted on7:16 am - Jun 9, 2015

    Benar bu. Untuk pengajuan domisili sebagian kantor ptsp kelurahan DKI Jakarta melakukan survei lapangan untuk memastikan keberadaan kantor tersebut, maka untuk itu seperti disampaikan sebelumnya untuk menggunakan alamat yang lama untuk perpanjangan domisili harus meminta izin kepada penghuni baru agar pada saat dilakukan survei, penghuni baru dapat memberikan keterangan bahwa perusahaan tersebut masih berkantor disana walaupun aktivitas perusahaan tidak sepenuhnya berjalan dialamat yang lama. Demikian

Darma SPosted on6:36 am - Jun 14, 2015

Selamat Siang Bu,

Mohon Info untuk syarat BPJS itu ketenagakerjaan atau kesehatan ?. Terima kasih.

    legalitaPosted on10:45 am - Jun 15, 2015

    Dear Bapak/Ibu,

    Persyaratan BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan usaha sejenisnya (PT, CV, UD, Yayasan, Koperasi, dan Usaha Lainnya)
    1. FC KTP Penanggung Jawab Usaha’
    2. NPWP Pribadi Penanggung Jawab
    3. FC Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya jika ada
    4. FC SK atau pengesahan perusahaan
    5. FC NPWP Perusahaan
    6. FC Domisili Perusahaan (SKDU)
    7. FC FC Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin USaha Sejenis lainnya.
    8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

    Selain itu, juga melampirkan dokumen sbb :
    1. FC KTP Para karyawan yang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja
    2. Pas foto 3×4 = 3 lbr
    3. Iuran perbulan satu peserta sekitar -+ 200 rb an.
    4. Terakhir Mengisi formulir Permohonan di Kantor BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan Domisili Perusahaaan.

    Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, persyaratan pendaftaran kurang lebih sama dengan diatas jika permohonan atas nama perusahaan. Dan Jika permohonan untuk pribadi cukup membawa KTP Asli dan KK asli dan mengisi formulir di kantor BPJS kesehatan sesuai domisili KTP pemohon.

    Demikian, semoga bermanfaat. Terimakasih.

eka sutiyawatiPosted on5:28 pm - Jun 14, 2015

Aq mau tanya dong,mohon pencerahan

Saya kan anak baru yang blm berpengalaman, saya pny usha bimbel(bimbingan belajar) msh nyewa luas tanah berkiasar 3 m X 8 m.di kontrakan..nah saya mau bkin SKU…kira2 gmn ya?

    legalitaPosted on10:35 am - Jun 15, 2015

    Yth. Bimbelnya sudah ada Badan Usaha nya atau belum?
    1. Jika belum, langsung diajukan saja ke kantor kelurahan PTSP secara perorangan karena belum punya badan usaha. Membaca FC Dokumen berupa : 1. FC KTP dan Kartu Keluarga (KK) Penanggung jawab Usaha, 2. FC Bukti Perjanjian Sewa, 3. Surat Pengantar RT/RW Setempat (asli), 4. FC IMB Bangunan (Jika ada), 4. Foto tempat usaha (tampak depan dan dalam ).
    2. Jika sudah memiliki Badan Usaha (UD, Yayasan, PT, atau badan usaha lainnya) persyaratan dokumen sama saja, hanya menambahkan FC Akte Pendirian Badan Usaha dan Surat Pengesahan Badan Usaha dari instansi terkait.

    Demikian, semoga bermanfaat. terimakasih

JoePosted on5:00 am - Jun 20, 2015

Saya mau mengajukan permohonan SKDU tetapi Kantor saya tidak berada di Zonasi perkantoran khusus wilayah DKI Jakarta, mohon info dan bantuannya di email saya,,,

    legalitaPosted on6:41 am - Jun 24, 2015

    Untuk permohonan surat keterangan domisili usaha (baru) di zonasi pemukiman saat ini sudah tidak bisa diterbitkan kecuali untuk perpanjangan. Solusinya adalah mencari alamat yang baru yang sesuai dengan peruntukan dan zonasinya, atau menggunakan kantor bersama atau virtual office, yang biasa sewanya lebih murah dari real office.

MasherPosted on11:54 am - Jun 27, 2015

Dear Admin,

Mohon Pencerahan,

Kami adalah pemula yang baru selesai membuat akta perusahaan. Akan tetapi kami ingin membuat alamat kantor di rumah Saja karena memang kami belum mempunyai alamat lain.

Apakah saat ini masih memungkin kan untuk urus SKDU dengan menggunakan alamat rumah. Saat ini Domisili kami di Perumahan Metland – Cakung – JakTim.

Jika memang masih bisa, kami ingin mengajukan Bantuan nya, Terima kasih.

    legalitaPosted on9:40 am - Jul 28, 2015

    Dear,

    Untuk lokasi di Perumahan Metland saat ini sudah tidak bisa pak, karena sesuai dengan perda no. 1 tahun 2014, Pemda DKI Jakarta sudah tidak melayani SKDU yang domisilinya berada dalam komplek perumahan. Namun kami bisa memberikan solusi, untuk menyewa alamat yang berada di Ruko Radin Inten Duren Sawait Jakarta Timur. Untuk biaya bisa menghubungi kami di 08997676885.

AlyPosted on6:46 am - Jul 2, 2015

saya mau buat surat keterangan domisili usaha (SKDU). bisa dibantu mulai dari pengurusan pengatar RT/pengelola gedung sampai dengan SKDU terbit. lokasi di kelapa gading timur. berapa biayanya? terima kasih.

    legalitaPosted on9:33 am - Jul 28, 2015

    Dear,

    kami bisa membantu pembuatan SKDU, selama domisili perusahaan berada dalam zonasi perkantoran atau zonasi campuran. untuk biaya jasa pengurusan tersebut dapat menghubungi kami di no telp 08997676885.

Fathara MarheliPosted on8:42 am - Jul 2, 2015

menyangkut “VIRTUAL OFFICE”, statusnya dalam hal perpajakan gmn pak?untuk pengukuhan kan ada pengecekan lapangan
kebetulan kantor saya lagi butuh bantuan untuk perpindahan alamat dari jakarta selatan ke bekasi
terima kasih infonya

    legalitaPosted on9:31 am - Jul 28, 2015

    Dear,

    Pada umumnya untuk penerbitan pengukuhan kena pajak (PKP) tidak bisa berkantor di virtual office. Karena dasar penerbitan PKP adalah adanya kegiatan usaha yang sudah berjalan, sehingga pada saat penerbitan PKP pihak kantor pajak akan melakukan survei lokasi untuk memastikan kegiatan usaha yang sesuaikan dengan permohonan. Solusinya adalah meminjam tempat usaha rekanan yang usahanya sudah berjalan, atau meminjam alamat kantor yang bukan virtual.

MeylianaPosted on3:20 am - Jul 3, 2015

Perusahaan saya termasuk pma. Mau perpanjang domisili , tapi alamat bukan termasuk zona kantor. Jadi gimana ya? Tahun kemarin masih bisa pake nama orang indonesia di domisilinya. Tahun ini ada perubahan. Nama yang tertera harus langsung direktur perusahaan. Jadi kira2 syarat perpanjangannya apa? Dan kena biaya berapa ya?

    legalitaPosted on9:26 am - Jul 28, 2015

    Dear,

    Untuk perpanjangan surat domisili usaha masih bisa diterbitkan walau zonasi perumahan, sedangkan pencantuman penanggung jawab usaha pada umumnya memang harus Direktur tidak bisa komisaris (terkadang berbeda kebijkan kebiajkan disetiap kelurahan). Jika ingin menggunakan jasa kami bisa langsung menghubungi nomor telp di 08997676885 atau via email legalit4s@gmail.com

DedyPosted on12:36 pm - Jul 10, 2015

Dear Admin,

Saat ini banyak sekali pelaku usaha yang kesulitan dalam pengusuran SKDP (SK Domisili Perusahaan) sehubungan dengan adanya Perda No. 1 Tahun 2014, bagaimana dengan kebijakan Surat Edaran Kepala BPTSP No. 4 Tahun 2015 perihal : “Perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Ijin Usaha Lainnya”
1. Apakah surat edaran tersebut masih valid dan jika pihak kelurahan tidak mengindahkan surat edaran tersebut apakah tindakan kelurahan sudah dianggap melanggar kebijakan ?
2. Bagaimana dengan pengurusan ijin lainnya di BPTSP, apakah tetap dilayani sesuai dengan Surat Edaran tersebut ?

Terima kasih,
Dedy

    legalitaPosted on9:21 am - Jul 28, 2015

    Dear,

    Sejauh yang kami ketahui, untuk perpanjangan SKDU saat ini ada kebijakan dari BPTSP DKI Jakarta melalui surat Edaran dimana perusahaan yang bermaksud melakukan perpanjangan SKDU dan izin usaha lainnya yang lokasi usahanya masuk zonasi perumahan masih bisa diterbitkan hingga tahun 2017. Namun untuk pembuatan SKDU baru tidak bisa diterbitkan lagi jika zonasi didalam perumahan.

budimanPosted on2:47 am - Aug 27, 2015

Saya mau tanya … saya mau buat Domisili perusahaan semua syarat sudah terpenuhi namun terkendala akte perusahaan saya berdomisili Surabaya karena kantor pusat di surabaya, dan saya sedang mau buat domisili kantor di jakarta namun diminta akta perusahaan yang berdomisili jakarta. yang jadi pertanyaan apakah memang benar perlu akta jakarta untuk keperluan pembuatan domsili? tq

    legalitasPosted on1:52 pm - Aug 27, 2015

    Dear,

    Benar pak, harus ada akte perubahan kedudukan di jakarta. Karena Domisili mengacu pada kedudukan perusahaan yang tercantum dalam akte perusahaan.

Tina AgustianaPosted on4:33 am - Sep 3, 2015

Dear Admin, apakah benar Perda No.1 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk SITU sudah bisa diganti dengan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) mohon dilampirkan datanya lebih rinci. terima kasih.

    legalitasPosted on10:24 am - Sep 4, 2015

    Dear,

    Benar bu, saat ini khususnya di wilayah DKI Jakarta sudah tidak mengeluarkan SITU, diganti dengan SKDU/SKDP.

    Adapun syarat untuk bisa mendapatkan SKDU/SKDP wajib melampirkan sejumlah dokumen sbb:
    1. FC PBB Tahun Berjalan tempat usaha
    2. Fc Bukti Kepemilikan tempat usaha (Sertifikat/Akte jual beli/dan bukti lainnya)
    3. FC SK IMB
    4. Lokasi Usaha wajib berada di Zonasi Perkantoran atau Zonasi Campuran (C1)
    5. Foto tempat usaha.
    6. FC KTP Penanggung Jawab Perusahaan
    7. Akte Notaris Perusahaan’
    8. SK Menkumham

    Demikian, terimakasih.

ginaPosted on3:49 am - Sep 14, 2015

Dear Admin,

contoh Surat Pernyataan Pemilik dan/atau Penanggung Jawab Usaha (yang menyatakan bahwa alamat domisili adalah untuk usaha) seperti apa ya? apakah saya bisa dikirimkankan draftnya?

terima kasih

ELYPosted on9:09 am - Sep 16, 2015

Dear Admin
Saya mau tanya salah 1 persyaratan dari perpanjangan Domisili Perusahaan adalah kepesertaan BPJS , tetapi dlm kasus saya Domisili sdh expired sedangkan perusahaan kami blm terdaftar sbg Peserta BPJS, dan untuk menjadi Peserta BPJS diperlukan Domisili .. mohon solusinya

Terimakasih

    legalitasPosted on1:21 pm - Sep 17, 2015

    Dear,

    Untuk kasus tersebut perpanjangan surat keterangan domisili karena belum memiliki sertifikat BPJS, solusinya bisa melampirkan surat pernyataan yang isinya jika Surat Domisili sudah terbit akan segera mengurus sertifikat kepesertaan BPJS dan selanjutnya copy sertifikat akan diserahkan ke keluarahan menyusul. Hal ini biasanya dapat dimaklumi oleh pihak kelurahan selaku penerbit SKDU perusahaan.

    Demikian, semoga bermanfaat. Terimakasih.

VinsensiaPosted on4:49 am - Oct 1, 2015

Saya mempunyai usaha cucian mobil seluas 500m2 tapi belum punya ijin usaha. Apakah lahan jalur hijau bisa mendapatkan surat ijin usaha sementara ? Terimakasih

fortiPosted on1:21 am - Oct 7, 2015

Ktr kami baru saja selesai membangun 4lt dgn izin tempat tinggal di daerah slipi.
Namun hingga saat ini terkendala dgn masalah domisili yg tak bisa diterbitkan Karena bangunan tersebut masuk zona perumahan. Apakah kami bisa mendptkan izin domisili dgn merubah IMB ke kecamatan?
Terima kasih sebelumnya.

    legalitasPosted on10:23 am - Oct 7, 2015

    Dear,

    Untuk dapat merubah IMB peruntukan bisa saja, tetapi terlebih dahulu dilakukan pengeheckan zonasi peruntukan tanah disekitar ruko tersebut, apakah memang bisa dibangun ruko atau tidak. jika ternyata zonasi peruntukannya untuk pemukiman, maka tidak bisa merubah peruntukan IMB tersebut.

JimmyPosted on3:45 am - Oct 13, 2015

Selamat siang, saya mau nanya mengenai SKDU. Saya ada SKDU tapi itu punya ayah saya. Karena sekarang sudah tidak ada maka mau membuat SKDU yang baru untuk membalik / mengganti nama. Tapi SKDU yang dulu dibuatnya di perumahan yang sekarang sudah tidak bisa lagi karena adanya UUD baru yang melarang membuat SKDU di perumahan. Apakah ada solusi agar SKDU bisa dibuat di perumahan ? Thanks. GOD Bless you

    legalitasPosted on9:48 am - Oct 13, 2015

    Selamat siang pak Jimmy,

    Dengan kondisi tersebut artinya permohonan domisili masuk kategori permohonan baru, dengan adanya peraturan baru maka tidak ada solusi untuk membuat SKDU yang lokasinya berada dalam perumahan kecuali untuk hanya perpanjangan masih bisa dibuatkan hanya sampai tahun 2017. terimakasih

christianPosted on7:25 am - Oct 16, 2015

Selamat siang, beberapa waktu lalu saya mau mengajukan permohonan SKDU baru namun tidak bisa karena ruko saya berada dalam zona pemukiman /kuning (izin usaha untuk bangunan adalah untuk bengkel). Apakah saya masih bisa menjalankan kegiatan usaha di ruko saya itu dengan SKDU pada alamat lain? Terima kasih.

    legalitasPosted on11:31 am - Oct 27, 2015

    Dear,

    Memang tujuan diterbitkan Perda No. 1 Tahun 2014 adalah untuk menertibkan penggunaan ruang, yang salahsatunya adalah pengaturan zonasi.
    Sehingga kedepannya diharapkan tata ruang DKI Jakarta lebih tertata karena penggunaan ruang zonasi yang sudah sesuai peruntukannya.

    Terkait dengan pertanyaan tersebut, dan rencana menjalankan usaha dizonasi usaha pemukiman hingga tahun 2017 masih dimungkinkan dengan menggunakan alamat lain yang tercantum pada surat domisili, namun setelah tahun 2017 atau masa sosialisasi berakhir kemungkinan besar sudah tidak bisa lagi karena bisa saja ditindak karena menyalahi aturan dan Perda.

LeoPosted on12:47 pm - Oct 16, 2015

Selamat malam legalitas, saya sedang dalam proses pembuatan SKDU, tapi ada satu Surat Pernyataan yang saya keberatan untuk menandatanganinya, karena isi surat tersebut menyatakan bahwa tempat usaha saya berada pada zona R4, menyalahi peraturan zonasi dalam perda 1 tahun 2014, dan bersedia tidak melanjutkan lagi usaha saya di tempat tersebut. Padahal setelah saya cek di Peta zonasi tahun 2014, tempat usaha saya berada para zona C1. Apakah saya harus tetap menandatangani Surat Pernyataan tersebut? Dan apabila saya tidak mau menandatangani surat tersebut apakah proses permohonan SKDU bisa dilanjutkan?

    legalitasPosted on11:25 am - Oct 27, 2015

    Dear,

    Untuk kondisi tersebut, sebaiknya pemohon meminta penjelasan yang lebih detail kepada petugas kelurahan terkait dengan peta zonasi dimaksud. Kenapa terjadi perbedaan. Karena pada dasarnya peta zonasi yang merupakan lampiran dari Perda No. 1 Tahun 2014 tersebut tidak bisa berbeda karena sudah menjadi satu kesatuan. Artinya, kalau alamat domisili pemohon tertera pada zonasi C1, maka seharusnya tidak perlu harus membuat pernyataan Zona R4.

LeoPosted on7:38 pm - Oct 17, 2015

Selamat malam legalitas,
Saya ingin memperpanjang SKDU yang menurut di peta zonasi berada para zona C1. Dalam proses perpanjangan tersebut ada satu Surat pernyataan yang menyatakan bahwa tempat usaha saya berada para zona R4 dan menyalahi peraturan zonasi Perda 1 tahun 2014. Apakah saya harus menandatangani Surat pernyataan tersebut?

    legalitasPosted on11:23 am - Oct 27, 2015

    Dear,

    Untuk kondisi tersebut, sebaiknya pemohon meminta penjelasan yang lebih detail kepada petugas kelurahan terkait dengan peta zonasi dimaksud. Kenapa terjadi perbedaan. Karena pada dasarnya peta zonasi yang merupakan lampiran dari Perda No. 1 Tahun 2014 tersebut tidak bisa berbeda karena sudah menjadi satu kesatuan. Artinya, kalau alamat domisili pemohon tertera pada zonasi C1, maka seharusnya tidak perlu harus membuat pernyataan Zona R4.

YolandaPosted on5:43 am - Oct 23, 2015

Selamat siang, mau tanya bila mau perpanjang dokumen usaha spt SIUP, TDP dan Domisili. yang mana dulu ya yang harus di proses? Terima Kasih

    legalitasPosted on11:15 am - Oct 27, 2015

    Dear,

    Untuk perpanjangan dokumen tersebut, maka yang terlebih dahulu diperbarui adalah Surat Domisili, dan SIUP. setelah kedua dokumen tersebut terbit baru mengajukan pembaruan TDP.

froPosted on5:31 pm - Oct 23, 2015

Selamat Malam,
saya ingin bertanya apabila saya ingin mengajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Usaha yang dimana alamatnya berbeda dari alamat yang tertera pada akta akan tetapi berkedudukan sama yaitu Jakarta,

apakah saya harus membuat akta perubahan ? ?

warihPosted on2:20 am - Oct 26, 2015

Selamat pagi,

Saya mau tanya informasi: bila awalnya perusahaan kami didirikan dan berlokasi di satu wilayah, misalnya wilayah Jakarta Selatan, dan pada akta pendirian kami tertulis “berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan”, lalu kami mau pindah lokasi kantor kami ke wilayah yang lain misalnya, Jakarta Pusat, Barat atau Timur, apakah saat mengurus SKDP di wilayah yang baru, kami harus mengubah akta pendirian kami, atau tidak perlu mengubahnya.
Mohon penjelasan, Terima kasih.

    legalitasPosted on11:09 am - Oct 27, 2015

    Dear,

    Dari uraian yang disampaikan, maka untuk kondisi tersebut adalah pindah kedudukan badan usaha. Sehingga pertama sekali harus membuat akte perubahan kedudukan yang mendapat pengesahan dari Menkumham. dengan dasar perubahan akte tersebut baru dapat mengajukan permohonan surat domisili usaha di alamat yang baru.

parisPosted on4:51 am - Oct 27, 2015

Selamat Siang Admin,
Mau tanya mengenai pengurusan domisili, dimana letak usaha tidak sesuai zonasi, namun pada IMB peruntukan adalah industri/hunian. Sejak pembangunan oleh developer bangunan sudah berbentuk ruko; dan hal ini terjadi pada seluruh ruko disekitarnya. Apakah memungkinkan revisi zona yang dibuat pemda? Apakah kondisi seperti di atas masih memungkinkan untuk perpanjangan domisili ?

    legalitasPosted on11:02 am - Oct 27, 2015

    Dear,

    Sesuai dengan surat edaran bahwa untuk perpanjangan domisili yang terkena zonasi masih bisa mengajukan permohonan s/d tahun 2017. Sedangkan untuk pengajuan revisi zonasi bisa mengajukan langsung ke Gubernur DKI Jakarta secara bersama-sama dengan pemilik lain. Namun apakah zonasi bisa dirubah atau tidak tergantung evaluasi dari pemprov DKI Jakarta. Terimakasih

kresPosted on4:27 am - Nov 2, 2015

Siang Pak, apakah bisa bantu pengurusan domisili di kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat?
kalau bisa biayanya berapa untuk urus baru dan perpanjangan?
Zonasi untuk perkantoran
terima kasih

yantoPosted on5:03 am - Nov 5, 2015

Selamat siang admin,
saya mau proses perpanjang SIUJK ,namun Setelah di Cek surat ket domisili berada di Zonasi R4 masa berlaku habis di bulan ini agar sy dpt perpanjang SIUJK bgmn solusinya karena utk proses perpanjang ket domisili sudah tidak bisa lagi .apabila ket domisili pindah alamat tetapi kantor tetap sama (Zonasi R4) apakah masih bisa perpanjang SIUJK tsb,otomatis alamat domisili dg alamt SKT/TDP sudah tdk sesuai lagi.Terima kasih atas penjelasanya.

    legalitasPosted on10:26 am - Nov 23, 2015

    Dear,

    Memang, dengan terbitnya Perda No. 1 Tahun 2014 dan sudah diberlakukan efektif januari 2015 membuat surat domisili perusahaan tidak dapat diperpanjang lagi karena melanggar zonasi. Dengan kondisi yang dijelaskan tersebut, solusinya harus mencari alamat kantor (pindah kantor) ke lokasi usaha/zonasi perkantoran agar sesuai dengan peruntukannya.

    Untuk sementara waktu pilihan yang paling efisien adalah mencari kantor yang peruntukkannya sesuai zonasi agar bisa mendapatkan surat domisili baru untuk keperluan perpanjang SIUJK tanpa harus memindahkan kegiatan usaha. Karena hal tersebut masih dimungkinkan hingga tahun 2017 sesuai dengan surat edaran kepala BPTSP provinsi DKI Jakarta. Namun tetap saja, setelah mendapatkan surat domisili di kantor yang baru, maka semua dokumen perusahaan harus ikut diperbaharui mengikuti alamat disurat domisili yang baru.

    Demikian, Terimakasih.

retnoPosted on7:44 am - Nov 5, 2015

Selamat siang,,
saya lagi proses pengurusan domisili,,,
kebetulan saya urus 2 nama pt, dan sama2 dalam satu nanungan.
pt a dan pt b.
pt a, b dan c juga msih satu anak perusahaan.
pt. a punya perjanjian sewa dengan c.
sedangkan pt. b ga punya perjanjian sewa dengan c.
disuruh bikin sewa hak pakai.
boleh minta tolong kirim draftnya ???
soalnya udah bolak – balik urus kurang terus persayaratanya.
mohon bantuannya….
terimakasih

    legalitasPosted on10:30 am - Nov 23, 2015

    Dear,

    Untuk draft sewa hak pakai, materinya hampir sama dengan draft perjanjian sewa, yang membedakan adalah dalam sewa hak pakai tidak memuat nilai sewa, dan tidak perlu bayar pajak pph atas perjanjian sewa tersebut.

SUSAN MELYANAPosted on8:21 am - Nov 13, 2015

Mau tanya pak , sejak kapan pengurusan skdu digratiskan . mohon keterangannya. terima kasih

    legalitasPosted on10:03 am - Nov 23, 2015

    Dear,

    Kami kurang mengetahui secara pasti sejak kapan pengurusan surat domisili usaha digratiskan, namun yang pasti selama ini biaya pembuatan surat domisili di kantor kelurahan dibebaskan dari biaya / gratis. Hanya dari pengalaman kami dilapangan pasca PTSP dan Kelurahan ada biaya tak terduga dalam proses pengurusan surat domisili yang sifatnya tidak formil.

floraPosted on4:04 pm - Nov 14, 2015

dear admin, saya mau tanya untuk kepengurusan PKP(Pengusaha Kena Pajak) apakah bisa alamat kantor berbeda dengan akata pendirian? dikarenakan alamatnya semua alamat rumah?

RosPosted on2:30 am - Nov 16, 2015

selamat pagi..
saya mau tanya untuk pengurusan pindah alamat kantor itu gmana yak??tapi untuk daerah masih sekitaran kntor yang dulu..

    legalitasPosted on9:49 am - Nov 23, 2015

    Dear,

    Jika perusahaan pindah alamat kantor masih dalam satu wilayah atau kota yang sama, cukup memperbaharui surat domisili seseuai alamat baru, NPWP, Dokumen izin usaha dan TDP saja atau memeperbaharui alamat semua dokumen perusahaan yang dimiliki.

    Jika pindah alamat perusahaan pindah kota / wilayah, maka harus membuat akte perubahan untuk merubah kedudukan perusahaa.

    Demikian, terimakasih.

CantikPosted on5:48 am - Nov 18, 2015

Saya urus sendiri SKDU di kelurahan, tidak dikenakan biaya dan hanya 2-3 hari.
Memang persyaratan dokumen bertambah sih (dan itu yang bikin repot), misalnya dulu malah cukup fotocopy surat pengantar gedung, sekarang harus asli, dll. Tapi tidak perlu copy BPJS atau sejenisnya. Biaya2 yang dikenakan agen ya handling fee mereka, bukan yang dibayarkan ke kelurahan.
Thanks.

    legalitasPosted on9:50 am - Nov 23, 2015

    Terimakasih atas penjelasannya.

      KristiantoPosted on3:31 am - Nov 24, 2015

      Dear admin..

      Mohon bantuannya untuk informasi pembuatan SKDU untuk perusahaan cabang di jakarta, yang dimana perusahaan induk berada di surabaya.. thx..

        legalitasPosted on10:10 am - Dec 3, 2015

        Dear,

        Untuk pembuatan domisili perusahaan cabang di Jakarta, melengkapi persyaratan dokumen sbb :
        1. Akte perusahaan Induk
        2. SK Pengesahan Perusahaan Induk
        3. Akte Cabang (jika ada)
        4. Akte penunjukan kepala cabang
        5. FC ktp kepala cabang/penanggung jawab cabang
        6. FC ktp direktur perusahaan pusat
        7. FC NPWP kepala cabang
        8. FC NPWP Perusahaan Pusat
        9. FC Bukti Kepemilikan kantor cabang ( Sertifikat/ Surat perjanjian sewa)
        10. FC IMB Kantor cabng
        11. FC PBB tahun berjalan kantor cabang
        12. Foto kantor cabang tampak depan dan tampak dalam kantor

JesicaPosted on9:43 am - Nov 26, 2015

Perusahaan tempat saya bekerja saat ini ingin memperpanjang domisili yang jatuh tempo tanggal 20 Desember 2015 nanti. Namun persyaratan berupa form checklist permohonan surat keterangan domisili perusahaan pada poin ke 4 mengenai IMB , ditolak oleh management perusahaan dengan alasan kerahasiaan. Jika memang hrs dilampirkan, perusahaan minta UU atau edaran mengenai pemberlakuan yang ada pada poin2 dlm form checklist tsb. Adakah yang bisa membantu ?

    legalitasPosted on10:12 am - Dec 3, 2015

    Dear,

    Untuk hal tersebut mungkin bisa membuka Perda No. 1 tahun 2014 tentang RDTR dan Surat Edaran BPTSP tentang syarat/lampiran dokumen untuk mendapatkan surat domisili usaha.

andrePosted on3:20 pm - Nov 27, 2015

Selamatmalam legalita, saya mau konsultasi terlebih dulu. Kiranya bisa diberikan jawaban atas pertanyaan saya. Trimakasih
Saat ini perusahaan saya berkantor di jakarta pusat dari sebelumnya yaitu di jakarta selatan, sampai dengan Saat ini pada akta perusahaan belum dirubah domisilinya. Yaitu jakarta selatan menjadi jakarta pusat.
Ketika saya ke ptsp kelurahan di jakpus, saya ingin perpanjang domisili, dittolak oleh ptsp kelurahan tsb, penolakan hanya karna akta di domisili belum dirubah, walaupun persyaratan lainnya sudah lengkap, tetapi tetap tidak diberikan perpanjangan domisili. Apa saya harus merubah akta perusahan berikut sk pengesahannya atau ada jalan lain? Mohon jawabannya dari legalita. Trimakasih
Salam…

    legalitasPosted on10:01 am - Dec 3, 2015

    Dear,

    Dengan kondisi perusahaan yang sudah dijelaskan tersebut, memang sesuai dengan aturan bahwa jika perusahaan berpindah kedudukan (berbeda kota) maka wajib melakukan perubahan kedudukan pada akta perubahan (disebut akte perubahan) lalu akte perubahan tersebut harus juga dilaporkan ke Menkumham.

    Selama akte perusahaan tidak dilakukan perubahan maka tidak bisa mendapatkan domisili di alamat yang baru. dan jenis permohonan domisili secara otomatis masuk kategori permohonan baru, bukan perpanjangan.

lambangPosted on3:47 am - Nov 28, 2015

Dimana bisa melihat informasi peta zonasi usaha di daerah Saharjo ?
Berapa meter dari jalan raya ? Atau berapa rumah dari jalan tersebut ?

Terimakasih

Endang MulyanawatiPosted on11:38 am - Dec 3, 2015

Yth Admin,

Untuk ijin domisili pjtki yang sewa rumah, apa sama seperti bila sewa di gedung perkantoran? Terimakasih

    legalitasPosted on7:20 am - Dec 10, 2015

    Dear,

    Kurang lebih, sama saja pak. Kalau dilihat fakta di lapangan lebih sulit jika yang disewa adalah rumah tinggal, karena harus ada penyesuain zonasi peruntukan.

HarisPosted on2:04 am - Apr 2, 2017

Yth. Legalita.. Saya punya perusahaan tp skrg zonasi solusinya apa ya, rencana saya mau pindah domisili dirmh yg dijakarta barat didaerah pemukiman sedangkan perusahaan dijakarta pusat. Kalo bisa pindah ke domisili alamat rumah kira2 biayanya brp ya legalita tanpa harus merubah akte. Mohon dibls ke email..Thanks Legalita

    LEGALITASPosted on12:16 am - Apr 25, 2017

    Dear,

    Jika perusahaan akan pindah ke rumah yang di Jakarta Barat seperti disampaikan, maka sesuai perda no.1 tahun 2014 untuk zonasi perumahan / hunian saat ini tidak dapat diterbitkan izin. Kalau menghendaki perubahan alamat tetapi tidak ingin merubah akte, maka perusahaan tersebut harus tetap mencari alamat atau kedudukan perusahaan di Jakarta Pusat. Jika pindah kedudukan keluar dari wilayah Jakarta Pusat maka akte notaris harus tetap dirubah yakni pada pasal 2 tetang kedudukan perusahaan.

    Saran kami, jika ingin tetap di jakarta pusat, ada alternative yakni berkantor di Virtual Ofice.

    Demikian disampaikan, terimakasih.

MichaelPosted on2:55 pm - Apr 5, 2017

Maaf mau tanya…biaya perpanjangan SKDU berapa ya…?daerah bekasi kabupaten…trims

RINAPosted on3:03 pm - Apr 20, 2017

Bagaimana cara perpanjangan domisili di daerah kosambi barat tanggerang banten

    LEGALITASPosted on11:57 pm - Apr 24, 2017

    Dear Ibu Rina,

    Untuk perpanjangan domisili perusahaan di Wilayah tersebut, pada umumnya melengkapi semua persyaratan yang diperlukan sbb :
    1. Copy akte notaris pendirian
    2. Copy Akte notaris perubahan
    3. Copy Sk pengesahan Menkumham dan perubahannya
    4. Copy NPWP perusahaan
    5. ASLI Surat Domisili lama
    6. ASLI Pengantar RT RW setempat
    7. Jika diperlukan Copy UUG / Asli Izin Lingkungan
    8. Copy KTP/KK / dan NPWP Pribadi Penanggung jawab perusahaan

    setelah melengkapi semua dokumen tersebut, permohonan disampaikan kepada Kelurahan setempat dan Mengetahui Kantor Kecamatan setempat.

    Demikian disampaikan, terimakasih.

AliPosted on11:49 am - Apr 27, 2017

nampaknya pemda dki akan menutup seluruh perusahaan lama,makanya dibuatkan syarat2 yg menyulitkan!!

Bajingan !!!!

GustyPosted on5:44 pm - Nov 1, 2017

Minta contoh pengantar dari RT donk Min, seperti point 6. Tks..moga si mimin fast respon

DamianPosted on3:52 pm - Jan 31, 2018

saya mau bertanya berapa lama masa berlaku Surat Domisili Usaha ? terima kasih….

BennyPosted on11:42 am - Feb 1, 2018

Mohon info untuk pengurusan izin domisili jakarta selatan

VickyPosted on11:15 am - May 30, 2018

mohon info syarat-syarat untuk perpanjangan suket domisili usaha di Surabaya terbaru. Terima kasih

neniPosted on9:51 am - Jun 28, 2018

mohon infonya. apakah jika ingin mengurus skdp perusahaan baru ada kriteria untuk luas bangunan atau ruang yang disewa? sementara saya hanya menyewa sebuah ruang kantor?

HaniPosted on10:36 am - Jun 29, 2018

Dear Admin,

Kami menyewa Vitual Office dengan alamat di Palmerah, jakarta barat.
Untuk pengurusan SK Domisili nya sendiri dokumentasi nya apa saja yang dibutuhkan?
karena info dari virtual office kami, kami harus menyertakan mutasi alamat NPWP terlebih dahulu.
serta berapa lama untuk pengurusan di PTSP nya sendiri?

SriPosted on10:50 am - Jul 12, 2018

sya mau tanya domisili kecamatan kosambi tangerang harus di perpanjang 1 tahun or penghapusan perpanjangan domisili? Bisa minta peraturan pp tdk perlu di perpanjang domisili lg. Terima kasih

    LEGALITASPosted on12:42 pm - Jul 12, 2018

    Dear Ibu Sri,

    Terkait dengan peraturan tersebut sejauh ini kami belum mendapat informasi yang valid. Oleh karena itu, sekedar masukan untuk ibu, jika memang ada peraturan baru, sebaiknya peraturan tsb diminta langsung kepada pihak kelurahan yang bersangkutan. terimakasih

SriPosted on10:53 am - Jul 12, 2018

sya mau tanya domisili kecamatan kosambi tangerang harus di perpanjang 1 tahun Bisa minta peraturan pp tdk perlu di perpanjang domisili lg. Terima kasih

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.