KANTOR LEGALITAS
Konsultan Legalitas & Perizinan Usaha
Urus Izin Pendirian PMA
- Home /
- Urus Izin Pendirian PMA
Dokumen yang diurus :
- SP Izin Prinsip BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal).
- Akte Notaris Pendirian Perusahaan
- SK Pengesahan Menkumaham (SK Kehakiman)
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- NPWP (Nomor Pengenal Wajib Pajak) Badan Hukum Perusahaan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Izin Usaha Tetap (IUT)
- Asli Paspor Khusus orang asing dan copy KTP Orang Indonesia apabila ikut pemegang saham.
- Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI.
- Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik perusahaan
- Copy bukti tempat kantor berupa Surat perjanjian sewa nenyewa kantor atau Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.
- Alamat orang asing (Pemegang Saham) di luar negeri.
- Nama Perusahaan – PT
- Kedudukan dan bidang usaha (alamat lengkap, no. telp kantor)
- Susunan Komposisi Persentase Saham
- Susunan Direksi dan Komisaris
- POWER OF ATTORNEY dilegalisasi oleh kedutaan negara asal
Apabila atas nama perusahaan Asing (Group) pemegang saham melampirkan Copy dokumen :
- Semua dokumen asingnya dilegalisasi oleh KBRI dan DEPLU
- List of Share holder direktur.
- Resolution of BOD (RUPS) yang isinya persetujuan dan penunjukan salah seorang Direktur PMA
Apabila pemegang saham badan hukum lokal (perusahaan lokal) melampirkan Copy dokumen :
- Copy semua dokumen perusahaan (Akte Notaris, SK Kehakiman, Izin Usaha, TDP, NPWP Perusahaan, dan KTP dan NPWP Direksi).
- Proses Pengurusan : 45 hari kerja
- Jasa Legal : Hubungi Kami
- Dokumen sistem antar jemput khusus luar Jabodetabek via TIKI
- Softcopy Dokumen kirim via email.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Pendirian Badan Usaha
Perizinan Berusaha
- SYARAT PENYESUAIAN API-U/P PERMENDAG 70 TAHUN 2015
- Urus Angka Pengenal Impor (API-Umum/Produsen) PMA BKPM
- Urus Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) BKPM
- Urus Izin Prinsip PMA (BKPM)
- Urus Izin Angka Pengenal Importir (API-U/P) PT. Lokal
- Urus Izin Kepabeanan Bea Cukai – Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
- Urus Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) PT LOKAL / PMDN
- Urus Izin Usaha PMA/BKPM
- Urus Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- Urus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
Perizinan Usaha Konstruksi
- Urus Izin Usaha SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) PT. LOKAL
- Urus Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi LPJKN
- Urus Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Konstruksi
- Urus Sertifikat Badan Usaha (SBU) LPJKN
- Urus Izin Usaha SKUP MIGAS
- Sertifikasi Bengkel CBU Impor
- Urus Izin SKT Minerba
- Urus Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
- Urus Izin PI Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya
Artikel Terbaru
- Informasi Peralihan Layanan Perizinan Migas 2 Desember 2021
- KBLI 2020 Resmi Berlaku, Akses OSS Gunakan KBLI 2020 29 Agustus 2021
- Download PP dan Perpres turunan UU Cipta Kerja 26 Februari 2021
- Daftar Subklasifikasi SBU Ketenagalistrikan Yang Diampu Oleh PUPR 26 Februari 2021
- PP 14 Tahun 2021 Turunan UU Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi, Sejumlah Pasal di PP 22 Tahun 2020 diubah dan ditambah 26 Februari 2021
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini:
14 comments so far
A. RahimPosted on1:51 pm - Feb 23, 2017
Hi..sy ingin bertanya bila sy sudah memilki izin pendirian PMA tapi untuk bidang import spare part mesin2 industri..dan sy ingin memperluas menjadi importir mesinnya..apakah izin usaha dari bkpm harus dirubah (perluasan) ? dan berapa lama serta biaya nya ? Please advise
Konsultan legal dan perizinan usahaPosted on10:13 pm - Feb 24, 2017
Dear,
Iya pak, izin apa yang ingin ditanyakan kepada kami?
Djunaidi kamalPosted on1:29 pm - Okt 11, 2019
Kami perusahaan PMA.. apakah bisa menambah kegiatan usaha untuk pengurusan
1. Bidang perkebunan Tanaman jagung dsb
2. Pertanian …
3. 021119 PENGUSAHAAN HUTAN LAINNYA
4. 02118 PENGUSAHAAN HUTAN EKALIPTUS
5. 02117 PENGUSAHAAN HUTAN AKASIA
6. 02120 PENGUSAHAAN HUTAN ALAM
7. 02115 PENGUSAHAAN SENGON/ALBIZIA/JEUNJING
LEGALITASPosted on3:01 pm - Okt 14, 2019
Dear Pak Djunaidi,
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi hotline kami di 0899.76 76 885. terimakasih
Konsultan legal dan perizinan usahaPosted on10:21 pm - Feb 24, 2017
Hai, Dear
Terkait perluasan bidang usaha tersebut, maka wajib melakukan perubahan izin usaha perluasan kepada BKPM. Proses pengurusan Izin Usaha Perluasan BKPM sekitar 14 Hari kerja. Adapun estimasi biaya jasa konsultan relative dan akan kami berikan dalam bentuk penawaran via email.
Demikian kami sampaikan, terimakasih.
Selamat Datang! – Bridget Legal ServicePosted on2:52 pm - Jul 8, 2017
[…] Izin Usaha PMA BKPM […]
AndyPosted on5:06 pm - Agu 23, 2017
Jika ada orang asing yang ingin membuat perusahaan, apakah harus mempunyai rekening pribadi terlebih dahulu agar bisa membuat akte pendirian pt pma ?
LEGALITASPosted on2:27 pm - Agu 24, 2017
Dear,
Selamat siang,
Orang yang asing Mendirikan mendirikan PT tidak perlu harus memiliki rekening terlebih dahulu, syaratnya memiliki Pasport, dan selanjutnya mengurus RPTKA, IMTA, KITAS dan NPWP pribadi.
Demikian disampaikan, terimakasih.
lincPosted on10:23 pm - Nov 20, 2017
malam mau nanya,kalau perusahaan pma uda punya ijin prinsip dan akte notaris, selanjutnya ijin apalagi yg mesti dimiliki ? makasi
LEGALITASPosted on1:19 pm - Nov 28, 2017
Dear,
Jika sudah memiliki Izin Prinsip dan akte notaris maka perusahaan PMA wajib melengkapi izin lainnya seperti Surat Domisili Perusahaan , NPWP perusahaan, Izin usaha BKPM, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan izin lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan usahanya.
Demikian, terimakasih.
R.ArdiansyahPosted on11:54 pm - Okt 11, 2018
Syarat document & biaya ijin usaha pma bkpm & ijin prinsip pma bkpm untuk trade export
LEGALITASPosted on9:59 pm - Okt 24, 2018
Dear,
Untuk informasi persyaratan dan biaya jasa legalitas pengurusan izin usaha tersebut, silahkan menghubungi hotline kami. terimakasih
putu agus emiPosted on12:29 pm - Mei 20, 2020
siang pak… mau tanya pak, sekarang apakah masih mengajukan permohonan surat persetujuan badan koordinasi penanaman modal?
LEGALITASPosted on1:30 pm - Jun 19, 2020
Dear Bpk/Ibu,
Untuk sekarang ini untuk pendirian badan usaha dalam rangka penanaman modal (PMA) tidak diperlukan lagi surat persetujuan atau izin prinsip dari BKPM. Sepanjang yang kami ketahui, bahwa untuk penanaman modal asing dapat langsung mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Badan Usaha, dan NIB tersebut nantinya juga berfungsi juga sebagai izin persetujuan prinsip. terimakasih.