Legalitas.co.id

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA.

Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain.

Selain untuk investasi baru, terdapat juga Izin Prinsip Perluasan yang diperlukan untuk kepentingan ekspansi perusahaan; Izin Prinsip Perubahan yang harus diurus jika ada perubahan rencana investasi semula atau perubahan realisasi yang ada; serta Izin Prinsip Merger (penggabungan) untuk investor yang ingin memadukan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.

Khusus untuk kasus Penanaman Modal Asing (PMA), ada salah satu persyaratan dalam mengajukan Izin Prinsip seputar nilai investasi dan permodalan yang harus dipenuhi seperti nilai total investasi adalah di atas Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan serta inventaris—untuk kasus tertentu, bisa kurang dari itu. Nilai modal disetor adalah minimal sebesar Rp 2,5 miliar dari nilai total investasi. Lalu sehubungan dengan penyertaan dalam modal perseroan, masing-masing pemilik saham harus memegang saham minimal senilai Rp 10 juta.

Peraturan Perundang Undangan :

• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
  

  ---

Persyaratan Izin Prinsip (IP)  Penanaman Modal Asing (PMA) BKPM :

A. Jika belum berbadan Hukum

1. FC Paspor dan Alamat Negara Asal bagi Pemegang Saham WNI
2. Fc Article Of Association (AOA) dan Fc Paspor direktur bagi pemegang Saham Perusahaan Asing
3. Fc KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI
4. Fc Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Fc Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Hukum dan Ham, Domisili Usaha, NPWP, SIUP/IUT, TDP bagi Pemegang Saham Bdan Usaha Indonesia.
5. Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
6. Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang Jasa) – Materi Presentase di BKPM (untuk bidang usaha yang dipersyaratkan).

B. JIKA SUDAH BERBADAN HUKUM

• FC Akta Pendirian dan SK Pengesahan Mekumham
• Fc Pendaftaran PMA BKPM  (jika telah ada)
• Fc Surat Domisili Usaha
• Fc Kartu dan Lembar SKT NPWP Perusahaan
• FC LKPM periode terakhir (jika suda ada  PPM)
• FC Identitas Direksi (penanggung jawab)
• Fc Paspor dan Alamat Negara Asal bagi pemegang saham WNA
• Fc Article Of Association (AOA) dan Fc Paspor direktur bagi pemegang Saham Perusahaan Asing
• Fc KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI
• Fc Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Fc Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Hukum dan Ham, Domisili Usaha, NPWP, SIUP/IUT, TDP bagi Pemegang Saham Badan Usaha Indonesia.
• Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
• Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang jasa) – presentasi di BKPM (untuk bidang usaha yang dipersyaratkan)

• Lama proses : 7 hari kerja
• Jasa Legal : Hubungi Kami
• Dokumen pick up and delivery system (sistem antar jemput)khusus Jabodetabek, luar kota pakai TIKI.
• Softcopy dokumen dikirim via email.
  

  ---