Urus Pendirian Perkumpulan

Dasar Hukum :

• BW Buku 3 Bab IX pasal 1653 sampai 1665
• Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Permenkumham No. 6/2014

Sebagaimana dikutip dari ahu.go.id Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”).

Untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”).

Adapun syarat dokumen yang diperlukan untuk mendirikan badan hukum perkumpulan adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP dan NPWP Pribadi Pengurus minimal 3 (orang) terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris
2. Foto copy KTP dan NPWP Pribadi Pengawas minimal 3 (orang) terdiri dari Ketua Pengawas dan Anggota pengawas
3. Foto copy Paspor Kitas apabila terdapat orang Asing
4. Asli Risalah Rapat Anggota Perkumpulan, minimal mencantumkan. (Tempat dan Tanggal diadakannya Rapat Anggota, Waktu diadakannya Rapat Anggota, Agenda Rapat Anggota tentang Pendirian Perkumpulan, Daftar Hadir peserta Rapat Anggota, Visi dan Misi pendirian Perkumpulan).
5. Foto copy bukti kepemilikan kantor perkumpulan terdiri dari :
   • Sertifikat kepemilikan atas nama perkumpulan (jika milik sendiri)
   • Perjanjian sewa dan atau perjanjian pakai (jika bukan milik perkumpulan)
   • Foto copy IMB tempat usaha
6. Jika kantor menggunakan kantor virtual (virtual office) lampirkan surat perjanjian sewa dan bukti pembayaran sewa dari pengelola kantor virtual.
7. Kantor perkumpulan tidak harus di zonasi komersil, diperbolehkan di zonasi perumahan/pemukiman
8. Informasi yang wajib dipersiapkan :
   • Nama Perkumpulan yang diinginkan (terdiri dari 3 suku kata berbahasa indonesia)
   • Program kerja, tujuan, dan sumber pendanaan perkumpulan
   • Jumlah Modal perkumpulan pada saat pendirian
   • Struktur Susunan Pengurus Dan Pengawas Organisasi dan nama-nama anggota
   • Jangka Waktu Pendirian perkumpulan
   • Logo / Lambang perkumpulan
   • Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus
   • Visi Dan Misi Perkumpulan
   • Asas Tujuan Fungsi Perkumpulan

Perlu diketahui Anggaran Dasar Perkumpulan minimal memuat :

• Nama Perkumpulan.
• Tempat kedudukan Perkumpulan.
• Asas dan Landasan Perkumpulan.
• Maksud, tujuan dan fungsi Perkumpulan.
• Kegiatan Perkumpulan.
• Jangka waktu Perkumpulan.
• Harta Kekayaan yang dipisahkan.
• Hak dan Kewajiban Anggota Perkumpulan.
• Organ Perkumpulan beserta tugas dan kewenangannya.
• Logo dan Lambang Perkumpulan
• Nama jabatan dan jumlah Pengurus dan Pengawas Perkumpulan
• Susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan
• Persetujuan mengenai pendirian Perkumpulan (sesuai keputusan rapat).

Tata cara pengurusan Surat Keterangan Terdafatar (SKT) Perkumpulan :

1. Formulir isian data perkumpulan;
2. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik;
3. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
4. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya.
5. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi; dan
7. Surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas.

Dokumen badan hukum perkumpulan yang harus dikerjakan :

1. Persetujuan penggunaan nama perkumpulan di Menkumham RI
2. Akta Notaris Organisasi Perkumpulan
3. SK Pengesahan Badan Hukum Organisasi Perkumpulan dari Kemenkumham RI
4. NPWP Badan Hukum Perkumpulan
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. SPPL dan K3L
7. PKKPR terverifikasi OSS RBA
8. Pendaftaran SKT perkumpulan di Kesbangpol sesuai domisili perkumpulan

Lama proses : 20 hari kerja (*) setelah minuta akta di tanda tangani oleh para pengurus dan atau kuasanya. (*) estimasi

1. Layanan legalitas terlengkap, terpercaya dan berpengalaman lebih dari 11 tahun.
2. Proses cepat, biaya murah dan syarat mudah.