Persyaratan Izin Jasa Klasifikasi Kapal

Berdasarkan Permenhub  No. 12 Tahun 2021 Tentang Aktivitas Jasa Klasifikasi Kapal KBLI 71207

Persyaratan Umum

1. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
2. Untuk memperoleh izin usaha Jasa Klasifikasi terhadap Badan Klasifikasi Nasional yaitu:
   • Surat permohonan;
   • Diakui oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan;
   • Fotokopi akta pendirian perusahaan;
   • Struktur organisasi;
   • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama;
   • Surat bukti kepemilikan atau sewa bangunan kantor.
3. Untuk memperoleh izin usaha Jasa Klasifikasi terhadap Badan Klasifikasi Asing yaitu:
   • Surat permohonan;
   • Diakui oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan;
   • Terdaftar sebagai Anggota Badan Klasifikasi Internasional (IACS members);
   • Struktur organisasi;
   • Identitas Pimpinan tertinggi;
   • Surat bukti kepemilikan atau sewa lahan dan bangunan kantor.

Persyaratan Khusus

Persyaratan teknis Jasa Klasifikasi Kapal yaitu:

1. Memiliki atau sewa kantor atau perwakilan/cabang di Indonesia beserta fasilitas; perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan jasa klasifikasi;
2. Daftar nama dan Jumlah Surveyor yang bekerja sebagai pegawai badan klasifikasi;
3. Memiliki surveyor berkewarganegaraan Indonesia bagi badan klasifikasi asing;
4. Pernyataan melakukan kegiatan Jasa inspeksi, survey, sertifikasi klasifikasi maupun dan keselamatan maritim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Surat penunjukan pendelegasian kewenangan statutory atas nama pemerintah bagi badan klasifikasi yang telah ditunjuk sebagai R.O;
6. Memiliki laboratorium penelitian dan pengembangan; dan
7. Daftar Rule/aturan yang diterbitkan
8. Memiliki Sistem Informasi layanan atau data yang bisa diakses.

Sarana dan Prasarana

1. Kantor cabang/pelayanan di sejumlah pelabuhan di Indonesia sesuai jangkauan pelayanan;
2. APD (alat perlindungan diri) yang diperlukan untuk melakukan survey lapangan;
3. Memiliki surveyor berkewarganegaraan Indonesia pada masing-masing kantor cabang di Indonesia;
4. Memiliki sertifikasi system manajemen sesuai ISO 9001;
5. Sistem pelaporan kegiatan survey dan sertifikasi klasifikasi;
6. Sistem informasi penunjang dan data base kegiatan survey dan sertifikasi klasifikasi; dan
7. Rules/ prosedur/ standar atas persyaratan teknis.