Yandex Metrica PP 14 Tahun 2021 Turunan UU Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi, Sejumlah Pasal di PP 22 Tahun 2020 diubah dan ditambah

Kontak :

0813-1551-3353

E-mail :

admin@legalitas.co.id

PP 14 Tahun 2021 Turunan UU Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi, Sejumlah Pasal di PP 22 Tahun 2020 diubah dan ditambah

Per­at­u­ran Pemer­in­tah seba­gai turunan pas­ca dis­ahkan­nya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 ten­tang Cip­ta Ker­ja seba­gai UU telah diter­bitkan. Seper­ti dikete­hui kegiatan usa­ha Jasa kon­struk­si men­ja­di salah­satu clus­ter yang diatur dalam Omnibus Law Cip­ta Ker­ja No. 11 Tahun 2020.

Sebelum UU Cip­tak­er ini ter­bit kegiatan jasa kon­struk­si tun­duk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 ten­tang Jasa Kon­struk­si dan Per­at­u­ran Pemer­in­tah No. 22 Tahun 2020 Ten­tang Per­at­u­ran Pelak­sanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Ten­tang Jasa Kon­struk­si.

Den­gan berlakun­ya UU Cip­ta Ker­ja, maka seba­gai Per­at­u­ran Pelak­sana telah diter­bitkan Per­at­u­ran Pemer­in­tah No. 14 Tahun 2021 Ten­tang Peruba­han Atas Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 22 Tahun 2020 Ten­tang Per­at­u­ran Pelak­sanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Ten­tang Jasa Kon­struk­si yang mulai berlaku sejak dite­tap­kan pada tang­gal 2 Feb­ru­ari 2021, dan dicatat dalam Lem­baran Negara No. 24

Pada saat PP No. 14 Tahun 2021 berlaku, semua keten­tu­an dalam Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 22 Tahun 2020 Ten­tang Per­at­u­ran Pelak­sanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Ten­tang Jasa Kon­struk­si diny­atakan tetap berlaku sep­a­n­jang tidak berten­tan­gan den­gan PP No.14 Tahun 2021.

Lalu pasal apa saja yang diubah dalam keten­tu­an PP No. 14 Tahun 2021 ini, berikut daf­tarnya :

  1. Keten­tu­an Pasal 1 diubah
  2. Keten­tu­an Pasal 6 diubah
  3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 dis­isip­kan 24 Pasal yakni Pasal 6A sam­pai den­gan Pasal 6X
  4. Keten­tu­an Pasal 8 diubah
  5. Keten­tu­an Pasal 9 diubah
  6. Keten­tu­an Pasal 11 diubah
  7. Keten­tu­an Pasal 12 diubah
  8. Keten­tu­an Pasal 20 diubah
  9. Keten­tu­an Pasal 22 diubah
  10. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 dis­isi­pakn 4 Pasal yakni Pasal 26 A sam­pai den­gan Pasal 26 D
  11. Keten­tu­an Pasal 28 diubah
  12. Diantara pasal 28 dan 29 dis­isip­kan 11 pasal yakni pasal 28 A sam­pai den­gan pasal 28 K
  13. Diantara pasal 29 dan pasal 30 dis­isip­kan 10 pasal yakni pasal 29A sam­pai den­gan pasal 29J
  14. Keten­tu­an pasal 30 diubah
  15. Diantara pasal 30 dan 31 dis­isip­kan 13 pasal yakni pasal 30A sam­pai den­gan pasal 30M
  16. Keten­tu­an pasal 41 diubah
  17. Diantara pasal 41 dan 42 dis­isip­kan 18 pasal yakni pasal 41A sam­pai den­gan pasal 41R
  18. Diantara pasal 42 dan 43 dita­m­bahkan 11 pasal yakni pasal 42A sam­pai den­gan pasal 42K
  19. Keten­tu­an pasal 43 diubah
  20. Diantara pasal 51 dan pasal 52 dis­isip­kan 1 pasal yakni pasal 51A
  21. Keten­tu­an pasal 59 diubah
  22. Keten­tu­an pasal 61 diubah
  23. Keten­tu­an pasal 64 diubah
  24. Diantara pasal 70 dan 71 dita­m­bahkan 8 pasal yakni pasal 70A sam­pai den­gan pasal 70H
  25. Keten­tu­an ayat (2) pasal 72 diubah
  26. Diantara pasal 74 dan 75 dita­m­bahkan 1 pasal yakni pasal 74A
  27. Keten­tu­an pasal 77 diubah
  28. Keten­tu­an pasal 84 diubah
  29. Diantara pasal 84 dan pasal 85 dita­m­bahkan 37 pasal yakni pasal 84A sam­pai den­gan pasal 84 AK
  30. Keten­tu­an pasal 85 diubah
  31. Diantara pasal 85 dan pasal 86 dis­isip­kan 18 pasal yakni pasal 85A sam­pai den­gan pasal 85R
  32. Keten­tu­an ayat (2) pasal 97 diubah
  33. Diantara pasal 123 dan pasal 124 dis­isip­kan 1 pasal yakni pasal 123A
  34. Diantara pasal 150 dan pasal 151 dis­isip­kan 1 pasal yakni pasal 150A
  35. Keten­tu­an pasal 152 diubah
  36. Keten­tu­an pasal 153 diubah
  37. Keten­tu­an pasal 154 diubah
  38. Diantara keten­tu­an pasal 154 dan pasal 155 dis­isip­kan 2 pasal 154 A sam­pai den­gan pasal 154 B
  39. Diantara keten­tu­an pasal 157 dan pasal 158 dis­isip­kan 1 pasal yakni pasal 157A
  40. Keten­tu­an pasal 161 diubah
  41. Keten­tu­an pasal 163 diubah
  42. Keten­tu­an pasal 164 diubah
  43. Diantara pasal 168 dan 169 dis­isip­kan 1 pasal yakni pasal 168A
  44. Diantara pasal 176 dan pasal 177 dis­isip­kan 1 pasal yakni pasal 176A
  45. Diantara pasal 178 dan pasal 179 dis­isip­kan 1 pasal yakni pasal 178A

Keten­tu­an Pasal II PP No. 14 Tahun 2021 berlaku pada saat diun­dan­gkan yakni pada tang­gal 2 Feb­ru­ari 2021.

Down­load

  1. PP No. 14 Tahun 2021 Ten­tang Peruba­han Atas Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 22 Tahun 2020 Ten­tang Per­at­u­ran Pelak­sanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Ten­tang Jasa Kon­struk­si.
  2. Lam­pi­ran Per­at­u­ran Pemer­in­tah No. 14 Tahun 2021 Ten­tang Peruba­han Atas Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 22 Tahun 2020 Ten­tang Per­at­u­ran Pelak­sanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
  3. Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 22 Tahun 2020 Ten­tang Per­at­u­ran Pelak­sanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Ten­tang Jasa Kon­struk­si.
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Ten­tang Jasa Kon­struk­si.
BAGIKAN :

ByLegalitas.Co.iD

Konsultan legalitas pendirian pt dan izin usaha sejak tahun 2012.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *