KANTOR LEGALITAS

Konsultan Legal & Perizinan Usaha

BADAN HUKUM KOPERASI

ByLEGALITAS

BADAN HUKUM KOPERASI

koperasi indonesiaOleh : ADITYA PUTRA PATRIA, SH, MKn

Kantor Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, MKn

Mengenai Badan Hukum Koperasi :

Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya mempunyai ruang gerak lebih dari Perseroan Terbatas, yaitu selain Perdagangan Umum dan Jasa, Koperasi bisa memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang mirip perbankan, hanya saja Koperasi tidak boleh mengadakan kegiatan tersebut selain untuk anggotanya.

Undang-undang mengenai Perkoperasian yang menjadi acuan Pendirian Badan Hukum Koperasi adalah Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, kini dihapuskan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang baru.

Dahulu Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Pejabat Kementerian Koperasi, tetapi sejak adanya Keputusan Menteri nomor 98 tahun 2004, tugas tersebut dialihkan ke Notaris yang diangkat sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Kini dengan UU No. 17 Tahun 2012 tersebut, Koperasi cenderung mengarah ke kekuatan modal, atau banyak yang menyebutnya dengan kapitalis. Koperasi kini hanya boleh menjalankan satu jenis usaha, terkait dengan penjenisan usaha yang sebenarnya kurang efektif tersebut, koperasi dibagi dalam 4 jenis, yaitu :

  1. Koperasi Produsen
  2. Koperasi Konsumen
  3. Koperasi Jasa
  4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi hanya terdapat dua jenjang, yaitu Koperasi Primer dimana anggotanya orang per orang dan Koperasi Sekunder yang anggotanya minimal 3 Badan Hukum Koperasi. Sedangkan Skala Koperasi dibagi atas 3, yaitu :

1. Koperasi skala Nasional, di mana anggota-anggotanya mewakili lebih dari 3 propinsi dan memiliki jumlah anggota sebanyak 120 orang (kebijakan Deputi bid. Kelembagaan Koperasi) dan dalam pembentukannya boleh diwakili dengan quorum 61 orang. Pengesahan Badan Hukumnya dilakukan oleh Menteri Koperasi.

2. Koperasi skala Propinsi, di mana anggota-anggotanya minimal 20 orang dan hanya terdapat di satu propinsi. Pengesahan Badan Hukumnya dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan atas nama Menteri.

3. Koperasi skala Kabupaten / Kotamadya, di mana anggota-anggotanya minimal 20 orang dan hanya terdapat di satu kabupaten / kotamadya. Pengesahan Badan Hukumnya juga dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan atas nama Menteri.

Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang harus disahkan oleh atau atas nama Menteri Koperasi untuk memperoleh status Badan Hukum. Koperasi dapat membuat Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau Peraturan Khusus untuk memfasilitasi hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD).

Sumber : http://adityapatria.wordpress.com/

About the author

LEGALITAS administrator

Konsultan Legal dan Perijinan Usaha

14 comments so far

dianPosted on7:10 am - Dec 12, 2015

Koperasi saya izinnya sudah kadaluarsa.
Berkedudukan di jakarta pusat.
Saat ini Kalau hendak perpanjang izin usaha Koperasi. Dimana?
Apakah di Dinas provinsi, atau di PTSP, atau di kementerian koperasi, atau di BKPM ?
Jika bisa bantu urus izinnya, berapa biayanya dan lama proses nya?
Terima kasih atas jawabannya.

Vije hutapeaPosted on4:33 pm - Mar 8, 2018

Jika ada ksp atau koperasi simpan pinjam tidak tercantum bh(badan hukum)di promis apakah itu bisa dulaporkan?

    LEGALITASPosted on4:38 pm - Mar 12, 2018

    Dear Pak,

    Jika ada pihak yang menjalan kegiatan usaha atas nama Badan Hukum tertentu (contohnya Koperasi simpan pinjam), namun Badan Hukum tersebut belum terdaftar atau dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikatakan suatu kegiatan dari badan hukum yang sah (karena badan hukumnya saja belum ada atau belum terdaftar), maka segala bentuk kegiatan dan akibat dari kegiatan pihak-pihak yang mengatasnamakan Badan hukum tersebut akan ditanggung oleh pihak per orangan saja (orang yang menjalankan nya). Sehingga kegiatannya cenderung dapat dikatakan ilegal dan tanpa izin. Oleh sebab itu, atas dasar penjelasan diatas, maka yang perlu dilaporkan adalah orang nya saja. Karena badan hukumnya belum ada.

    Demikian penjelasan kami, terimakasih.

herlambangPosted on7:43 pm - Nov 16, 2018

bagaimana bila sertifikat rumah di jaminkan di koperasi tapi koperasi tersebut sudah bubar dan tidak diketahui informasinya sama sekali

    LEGALITASPosted on11:17 pm - Nov 20, 2018

    dear,

    perihal tersebut, kami sarankan melaporkan kepada dinas koperasi setempat. dan terkait sertifikat yang dijaminkan agar dilaporkan kepada pihak BPN dengan status hilang, agar sertifikat dilakukan pemblokiran oleh BPN, sehingga sertifikat tidak dapat disalahgunakan atau dijaminkan ataupun dibalik nama. terimakasih

InkPosted on2:24 am - Nov 29, 2018

Apakah legal koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum melakukan kegiatannya meminjamkan uang dengan cara berkeliling tiap hari untuk mencari dan menagih nasabah ke rumahnya dengan pembayarannya seminggu sekali ?

    LEGALITASPosted on11:43 pm - Dec 4, 2018

    Dear,

    Jika mengacu pada Anggaran dasar koperasi pada umumnya, tidak diperbolehkan demikian. Karena seharusnya setiap koperasi yang sudah berbadan hukum tentu saja sudah memiliki kantor menetap sebagai domisili koperasi. Sehingga calon anggota, yang berminat ingin menjadi anggota koperasi cukup datang ke kantor koperasi tersebut. Demikian juga halnya dengan anggota yang ingin membayar cicilan pinjamanya, cukup mendatangi kantor koperasi bersangkutan.

    Demikian penjelasan kami, terimakasih.

suko pranotoPosted on5:06 pm - Mar 18, 2019

saya ikut koperasi utk menjadi gojek vendor.. dan saya ingin resign dr koperasi tsb dan berubah jd individu.. tetapi koperasi tersebut tidak mau mengeluarkan surat resign padahal itu syarat utama utk perpindahan dr vendor ke individu… apa yg harus saya lakukan? apakah koperasi tersebut tdk melanggar hukum krn mengikat anggotanya utk menjadi anggota seumur hidup. mohon solusinya

SaripuddinPosted on12:32 am - Mar 20, 2019

Koperasi sejahtera Bersama ada ngk yang bisa pinjaman online

O y joyoPosted on6:04 am - Mar 23, 2019

Bisa bantu urus badan hukum koperasi

ajat sudrajatPosted on10:34 pm - Mar 28, 2019

bagaimana caranya untuk mengetahui kalo koperasi simpan pinjam yg katanya sudah berbadan hukum itu sudah mempunyai izin atau belum (legalitasnya)

    LEGALITASPosted on2:33 pm - Mar 31, 2019

    Dear,

    Saat ini belum sistem online untuk pengechekan badan hukum koperasi, sebagaimana pengechekan badan hukum PT, oleh karena itu, silahkan melakukan pengehcekan secara manual ke kantor dinas koperasi setempat. terimakasih.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.