Legalitas.Co.id

Layanan Legalitas Terpercaya Sejak 2012

Hubung Kami :

0819-1100-0310

E-mail :

admin@legalitas.co.id

Minta Penawaran

Legalitas.Co.id

Layanan Legalitas Terpercaya Sejak 2012

Category: Artikel

Artikel
legalitas.co.id

Badan Hukum Yayasan dan Tahapan Pengurusan Legalitasnya

Jun 20, 2024 by LEGALITAS

Yayasan hadir sebagai entitas yang bertujuan menyumbangkan waktu, sumber daya, dan dana untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Nah, pada artikel ini akan dibahas apa saja syarat pendirian yayasan, dokumen apa yang perlu dipersiapkan, hingga prosedur pendirian yayasan.

Pengertian Yayasan

Yayasan adalah suatu badan atau lembaga sosial yang didirikan dengan tujuan bersifat sosial, kemanusiaan, maupun keagamaan yang memiliki peran dalam memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat.

Yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek Masyarakat. Dengan tujuan yang berpariasi, Yayasan berperan dalam bentuk dan bimbingan aktivitas yang bersifat Sosial, Pendidikan, Kemanusian, Budaya, dan Lingkungan. Dalam esensinya, Yayasan merupakan wadah oraganisasi nirlaba yang beroperasi untuk kepentingan umum, dengan tujuan yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga Masyarakat luas.

Fungsi Yayasan


Fungsi utama Yayasan adalah sebagai penggerak perubahan positif bagi Masyarakat dengan merancang dan melaksanakan program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Dasar Hukum Yayasan

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Syarat Pendirian Yayasan


Dalam tahap ini anda menyiapkan seluruh dokumen yang perlu untuk pendaftaran Yayasan.

  1. Nama Yayasan : Pesan nama Yayasan tidak boleh sama dengan nama Yayasan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu sebaiknya anda perlu menyiapkan terlebih dahulu beberapa alternatif nama yang ingin anda gunakan.
  2. Visi dan Misi Yayasan : Sesuai dengan fungsinya, Yayasan hanya diizinkan untuk visi misi di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan. Oleh karena itu,pastikan anda dan rekan pendiri Yayasan terlebih dahulu mengetahui apa maksud dan tujuan kegiatan Yayasan yang akan dilakukan setelah Yayasan berdiri.
  3. Struktur atau Oragan Yayasan : Stuktur atau organ Yayasan terdiri dari Pembina, pengurus, serta pengawas yang tentunya memiliki tugas, p[eran dan kewenangan jabatan yang berbeda-beda.

Kekayaan yang Dipisahkan


Berbeda dengan badan lainnya, modal awal yayasan disebut sebagai kekayaan awal dan harus dipisahkan dari harta para pendiri yayasan.

Adapun besar kekayaan awal berdasarkan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 mengenai Pelaksanaan undang-Undang tentang Yayasan yaitu :


(1) Kekayaan awal atau modal awal yayasan yang didirikan oleh orang asli Indonesia, berasal dari kekayaan yang telah dipisahkan dari harta kekayaan pribadi seluruh anggota pendiri yayasan, paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


(2) Kekayaan awal atau modal awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau orang asing bersama dengan orang Indonesia, berasal dari harta dan kekayaan pribadi seluruh pendiri yayasan yang telah dipisahkan, paling sedikit senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Domisili Yayasan


Yang membedakan yayasan dengan PT maupun CV adalah yayasan tidak boleh menggunakan kantor virtual (virtual office). Yayasan wajib memiliki tempat domisili fisik guna menjalankan seluruh kegiatan yayasan secara memadai.

Di area DKI Jakarta, yayasan dapat menggunakan domisili tempat tinggal atau rumah dengan syarat titik koordinat domisili yayasan masih termasuk dalam batasan R3-R5.

Permohonan Tanda Daftar Yayasan


Berdasarkan pedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (Pergub No. 6 Tahun 2021), Tanda Daftar Yayasan adalah salah satu tanda legalitas yang dimiliki oleh yayasan yang berada di wilayah DKI Jakarta.

Tanda Daftar Yayasan memiliki fungsi untuk menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang benar keberadaanya dan telah terdaftar dalam Dinas Sosial atau Dinas Keagamaan sesuai dengan domisili terdaftarnya yayasan.

Adapun kelengkapan berkas yang perlu disiapkan guna mengajukan Tanda Daftar Yayasan adalah sebagai berikut :

  1. akta pendirian yayasan, NPWP dan NIB yayasan;
  2. KTP seluruh anggota pengurus;
  3. bukti kepemilikan atau sewa domisili yayasan;
  4. surat permohonan dan surat kuasa (apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain);
  5. profile yayasan; dan
  6. program kerja tahunan yayasan yang telah ditandatangani oleh anggota pengurus serta dibubuhi stempel yayasan;
  7. susunan pengurus serta uraian tugasnya;
  8. daftar unit pelayanan sosial yayasan dan rencana jumlah warga binaan sosial;
  9. pasfoto berwarna pimpinan;
  10. daftar pekerja sosial;

Permohonan Izin Operasional Yayasan

Selain harus memiliki Tanda Daftar, yayasan juga wajib memiliki Izin Operasional Yayasan. Sebelum melakukan permohonan izin operasional, yayasan harus memiliki Tanda Daftar Yayasan terlebih dahulu.

Berikut adalah dokumen yang harus disiapkan guna permohonan Izin Operasional Yayasan:

  1. Akta Pendirian Yayasan, NPWP serta NIB yayasan;
  2. KTP Para Anggota dan Pengurus Yayasan;
  3. Bukti kepemilikan atau sewa domisili yayasan;
  4. Surat permohonan serta surat kuasa (apabila permohonan dikuasakan);
  5. Tanda Daftar Yayasan;
  6. Proposal teknis pengelolaan yayasan;
  7. Susunan seluruh pengurus yayasan (ketua, sekretaris, dan bendahara);
  8. Rangkaian program kerja yayasan;
  9. Unit pelayanan sosial yang ada dalam yayasan dan jumlah warga binaan;
  10. Daftar inventaris yayasan;
  11. Sumber dana yayasan;
  12. Daftar seluruh pekerja sosial; dan
  13. Pas foto ketua yayasan dengan latar belakang warna merah.

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha Murah, Cepat & Aman.

Artikel

Ini Tahapan Mengurus Sertifikasi Usaha Konstruksi Yang Perlu Diketahui

Jun 20, 2024 by LEGALITAS

Seiring dengan bertumbuhnya sektor konstruksi di Indonesia, tentu semakin banyak pengusaha yang ingin terjun kedunia bisnis tersebut. Tidak heran jika banyak pebisnis di era milenial ini banyak mengurus izin jasa konstruksi ataupun izin jasa konstruksi asing.

SIUJK ini merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang Dimana harus dimiliki oleh pengusaha konstruksi. Yang mana SIUJK ini merupakan sahnya suatu badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi dan bisa dijadikan sebagai penanda bahwa sebuah Perusahaan dianggap mampu mengerjakan sebuah proyek sesuai dengan kualifikasinya.

Klasifikasi Badan Usaha Jasa Konstruski


Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, kualifikasi SBU dirubah sebagai berikut :\

  1. KECIL dengan nilai proyek sampai 15 Milliar.
  2. MENENGAH dengan nilai proyek sampai 50 Milliar.
  3. BESAR dengan nilai proyek diatas 50 Milliar

Langkah Pengajuan SIUJK

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengajukan melalui sistem OSS, sebagai berikut :

I. Pendaftran Tenaga Ahli/Terampil (SKK/SKT)

Untuk mendapatkan sertifikat tenaga ahli harus dilengkapi dengan dokumen sebagi berikut;

  1. Fotokopi Ijazah
  2. Daftar Pengalaman Kerja
  3. Kompetensi Kerja pemohon
  4. Salinan e-KTP
  5. Fotokopi NPWP Perorangan
  6. Surat Pernytaan Bahwa semua data yang diberikan adalah benar
  7. Pemeriksaan Langsung Oleh pihak SIKI LPJK Nasional.

II. Pengurusan SBU


Sertikat Badan Usaha (SBU) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penerbitan SIUJK melalui sistem OSS. Berikut syarat dokumen yang diperlukan :

  1. Legalitas Dasar Badan Usaha
  2. KTA yang terakreditasi
  3. SKK/SKT
  4. Laporan Keuangan Perusahaan
  5. Struktur Organisasi Perusahaan
  6. Fotokopi e-KTP dan KK Pendiri Perusahaan
  7. Pas Foto Penanggung Jawab 4×6 4 Lembar

Terdapat beberapa faktor klasifikasi dan kualifikasi usaha serta jenis sertifikasi yang diperlukan, namun secara umum, sertifikasi usaha konstruksi melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut :

  1. Pendaftaran Keanggotaan Asosiasi
  2. Verifikasi dan Evaluasi dari LSBU ( Lembaga Sertifikasi Badan Usaha )
  3. Penerbitan Sertifikasi Badan Usaha
  4. Verifikasi Sertifikat Standar SIUJK di OSS “ setealah semua persyaratan legkap, termasuk SBU dan SKA maka bisa mengajukan permohonan verifikasi standar di OSS, proses verifikasi standar di OSS akan dimulai setelah Perusahaan dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan yang membutuhkan waktu kurang lebih 4-6 minggu. Jika Perusahaan jasa konstruksi yang ditunjuk sudah melakukan verifikasi sertifikat standar di OSS maka hal tersebut bisa memudahkan Perusahaan untuk mengikuti tender proyek konstruksi untuk beragam bidang.

Demikian penjelasan singkat tentang SIUJK adalah jenis surat izin yang harus dimiliki oleh semua pebisnis dibidang konstruksi.

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha.

Artikel
legalitas.co.id

Syarat Dokumen Pemenuhan Komitmen Sertifkat Standar OSS Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Dec 11, 2023 by LEGALITAS

Dokumen yang harus dipenuhi untuk mengurus Pemenuhan Komitmen Sertifkat Standar OSS Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) KBLI 52291 sebagai berikut :

  1. Copy Akta Notaris PT, Pendirian dan semua perubahannya.
  2. Copy SK Kemenkumhan RI, pendirian dan semua perubahannya.
  3. Copy Kartu dan lembar SKT Pajak PT.
  4. Copy NIB OSS
  5. Copy Sertifikat Penanggung Jawab teknis Bidang Transportasi
  6. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab.
  7. Copy bukti perjanjian kerja dengan Penanggung jawab teknis.
  8. Copy bukti kepemilikan Armada angkut
  9. Copy bukti kepemilikan kantor.
  10. Dokumentasi foto kantor tampak luar dan tampak dalam.
  11. Surat Rekomendasi dari Otoritas Transportasi di wilayah setempat.
  12. Dokumen lain apabila diperlukan. 

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha Murah, Cepat & Aman.

Artikel
legalitas.co.id

Prosedur Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Melalui Sistem OSS RBA

Oct 19, 2022 by LEGALITAS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, persyaratan perizinan berusaha untuk badan usaha Jasa Konstruksi meliputi NIB dan Sertifikat Standar yang dalam hal ini yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU).

1. Proses Permohonan NIB

Pengajuan permohonan NIB melalui sistem OSS RBA.

2. Proses Permohonan SBU

  1. Permohonan SBU dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan PB UMKU pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
  2. Pemohon harus menjadi anggota asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi yang terdaftar di LPJK.
  3. Pemohon melengkapi data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha melalui SIJK Terintegrasi.
  4. Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan;
    • Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data Penerapan Sistem Manajemen Mutu;
    • Data Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
  5. Pemohon menetapkan data penjualan tahunan, data ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), angka 3), dan angka 4) yang telah tercatat dalam SIJK Terintegrasi untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha.
  6. Pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), angka 2), dan angka 3) paling lambat 5 (lima) hari terhadap persyaratan yang belum terpenuhi sejak mendapat notifikasi dari LSBU melalui SIJK Terintegrasi.
  7. Pemohon menyampaikan data Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manejemen Anti Penyuapan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5) dan angka 6) untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha yang belum tercatat dalam SIJK Terintegrasi.
  8. Penilaian kelayakan ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana pada huruf d dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan SKK Konstruksi pada Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) dilaksanakan sesuai klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  9. Dalam hal penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf h belum ditetapkan, maka pemenuhan persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) mengacu kepada ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  10. Dalam hal pemenuhan ketersediaan tenaga kerja pada PJTBU dan PJSKBU sebagaimana huruf h tidak dapat dipenuhi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan maka penilaian dapat dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.
  11. Data sebagaimana pada huruf g, huruf h, dan huruf i yang telah digunakan untuk pemenuhan subklasifikasi usaha tertentu tidak dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan subklasifikasi lainnya.
  12. LSBU menugaskan Asesor Badan Usaha (ABU) yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi dan diregistrasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
  13. LSBU menyampaikan hasil pelaksanaan sertifikasi dan data terkait kepada LPJK sebagaimana diatur dalam Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
  14. Data sebagaimana dimaksud pada huruf m setelah pelaksanaan sertifikasi tercatat pada SIJK Terintegrasi.
  15. LSBU menerbitkan rekomendasi rincian kualifikasi dan subklasifikasi kepada LPJK.
  16. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU pada SIJK Terintegrasi.
  17. SIUJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data SBU ke OSS RBA.
  18. Pemohon menerima dokumen PB UMKU berupa SBU dari system OSS RBA.
  19. LSBU memproses permohonan SBU pelaku usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan peralatan konstruksi, penerapan Sistem Manajemen Mutu, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan surat pernyataan pemenuhan komitmen sesuai format pada standar skema sertifikasi badan usaha yang disampaikan pelaku usaha kepada LSBU menggunakan akses Single Sign On (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
  20. Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 19 :
    • Penyediaan peralatan konstruksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan;
    • Sistem Manajemen Mutu paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan;
    • Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak SBU kualifikasi kecil diterbitkan;
    • Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun sejak SBU kualifikasi menengah diterbitkan; dan
    • Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU kualifikasi besar diterbitkan.
  21. Pelaku usaha yang belum dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf s harus memenuhi komitmen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 20.

3. Proses Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Standar Badan Usaha Jasa Konstruksi

  1. Pemohon mengunggah dokumen PB UMKU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf r ke Sistem OSS RBA sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar.
  2. Pemegang hak akses OSS RBA di Kementerian PUPR melakukan proses verifikasi dan persetujuan dokumen PB UMKU untuk pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar pada sistem OSS RBA.
  3. Dokumen NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA.
  4. Tata cara pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui sistem OSS RBA secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  5. Format dokumen PB UMKU/SBU sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Sertifikat Standar terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Perpanjangan dan Perubahan data SBU

Permohonan perpanjangan dan perubahan data SBU menggunakan Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi KBLI 2020, disampaikan kepada LSBU melalui sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.

5. Penyetaraan Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi

  1. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan perpanjangan dan perubahan data terkait subklasifikasi harus memilih subklasifikasi KBLI 2020 sesuai dengan kriteria penilaian kemampuan berusaha.
  2. Acuan penyetaraan subklasifikasi dan klasifikasi KBLI 2015 menjadi subklasifikasi KBLI 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Ketentuan Lainnya

  1. Permohonan SBU yang diajukan sebelum LSBU beroperasi yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan dan untuk selanjutnya pengajuan sertifikasi melalui pemenuhan persyaratan PB UMKU pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
  2. Badan Usaha yang telah memasukan permohonan sertifikasi kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi LPJK dapat memindahkan permohonannya kepada LSBU melalui sistem OSS RBA.
  3. LPJK tetap melakukan layanan permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBUmenggunakan akses Single Sign On (SSO) pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi dan tidak dikenakan biaya.

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha Murah, Cepat & Aman.

Artikel
legalitas.co.id

Syarat Perpanjang Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Batubara

Dec 2, 2021 by LEGALITAS

Persyaratan yang wajib dilampirkan untuk mengajukan perpanjangan masa berlaku izin usaha pertambangan batubara sebagai berikut :

  1. Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
  2. Detail struktur pemegang saham perusahaan tambang sampai dengan Beneficial Owner (Penerima Manfaat terakhir) termasuk direksi dan komisaris seta NPWP dari masing-masing perusahaan serta Surat pernyataan (asli) dari direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data-data beneficial ownership (BO) / penerima manfaat akhir yang disampaikan adalah benar.
  3. Format syarat No. 2 sesuai dengan format yang ada dalam laman website minerba.esdm.go.id
  4. Disampaikan/melampirkan pindai (scan) dokumen sebagai berikut :
    • Pindai (scan) dokumen NPWP/Tax ID
    • Surat pernyataan ditandatangani oleh Direksi di atas materai dan cap badan usaha
    • Pindai (scan) dokumen KTP.
    • Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
  5. Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
  6. Rencana Kerja selama masa perpanjangan
  7. Neraca sumber daya dan cadangan.
  8. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi.
  9. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha Murah, Cepat & Aman.

Open chat
Hi, Legalitas...