Yandex Metrica izin usaha

Legalitas.Co.id

Layanan Legalitas Sejak 2012

Kontak :

0813-1551-3353

E-mail :

admin@legalitas.co.id

Quotation

Legalitas.Co.id

Layanan Legalitas Sejak 2012

Tag: izin usaha

Persyaratan Dokumen

Persyaratan Izin Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang

Apr 9, 2025 by Legalitas.Co.iD

Berdasarkan Permenhub RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Aktivitas Kepelabuhanan Sungai Dan Danau, Berdasarkan KBLI 52222.

Per­syaratan Izin Usa­ha Angku­tan Bermo­tor Untuk Barang yang harus dilengkapi pelaku usa­ha.

Per­syaratan Umum

  1. Buk­ti pen­guasaan hak atas tanah beru­pa ser­ti­fikat dan surat perny­ataan bah­wa tanah tidak dalam sen­gke­ta
  2. Doku­men ren­cana tata ruang wilayah yang dite­tap­kan untuk daer­ah tem­pat Pelabuhan Sun­gai dan Danau bera­da;
  3. Surat kepu­tu­san pene­ta­pan trayek yang dite­tap­kan oleh Direk­tur Jen­der­al Per­hubun­gan Darat;
  4. Doku­men ren­cana umum jaringan trans­portasi jalan;
  5. Surat per­mo­ho­nan ber­mat­erai yang didalam­nya ter­da­p­at perny­ataan kebe­naran dan keab­sa­han doku­men dan data; dan
  6. Durasi sesuai den­gan keten­tu­an Lem­ba­ga OSS

Per­syaratan khusus

  1. Stu­di kelayakan yang memu­at per­tim­ban­gan:
    • Peta lokasi dan titik koor­di­nat geografi dari are­al yang akan dite­tap­kan seba­gai Pelabuhan Sun­gai dan Danau yang dilengkapi den­gan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah admin­is­trasi pelabuhan;
    • Mas­ter­plan/rencana induk pelabuhan;
    • Kajian tek­nis praki­raan per­mintaan jasa angku­tan sun­gai dan danau ser­ta praki­raan kebu­tuhan fasil­i­tas pelabuhan
    • Pena­ha­pan wak­tu pelak­sanaan pem­ban­gu­nan dan Ren­cana Anggaran Biaya (RAB);
    • Gam­bar tek­nis beser­ta doku­men spe­si­fikasi tek­nis;
    • Hasil kajian ter­hadap batas-batas Daer­ah Lingkun­gan Kerja(DLKR) dan Daer­ah Lingkun­gan Kepentin­gan (DLKP) Pelabuhan Sun­gai dan Danau;
    • Peta yang dilengkapi den­gan batas-batas Daer­ah Lingkun­gan Kerja(DLKR) dan Daer­ah Lingkun­gan Kepentin­gan (DLKP)Pelabuhan Sun­gai dan Danau;
    • Hasil stu­di kese­la­matan pela­yaran men­ge­nai ren­cana pen­em­patan Sarana Ban­tu Nav­i­gasi Pela­yaran (SBNP), alur pela­yaran dan kolam pelabuhan;
  2. Buk­ti keterse­di­aan sis­tem pen­gelo­laan lingkun­gan;
  3. Sali­nan doku­men kon­trak pelak­sanaan­pem­ban­gu­nan;
  4. Beri­ta acara sele­sainya peker­jaan pem­ban­gu­nan;
  5. Doku­men­tasi seba­gai buk­ti keterse­di­aan fasil­i­tas untuk men­jamin kelan­car­an pelayanan Pelabuhan Sun­gai dan Danau;
  6. Beri­ta acara uji coba san­dar kapal;
  7. Buk­ti keterse­di­aan sum­ber daya manu­sia pelak­sana kegiatan Pelabuhan Sun­gai dan Danau yang diny­atakan den­gan surat kepu­tu­san pem­ben­tukan dan  struk­tur organ­isasi pelak­sana ser­ta ser­ti­fikasi kom­pe­ten­si terkait kepelabuhanan dan kese­la­matan pela­yaran; dan
  8. Keterse­di­aan jalan akses Pelabuhan Sun­gai dan Danau.

Sarana dan Prasarana

  • Men­em­pati tem­pat usa­ha beru­pa milik sendiri atau sewa berdasarkan surat keteran­gan domisili perusa­haan atau kop­erasi dari instan­si yang berwe­nang.

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha Murah, Cepat & Aman.

Persyaratan Dokumen

Persyaratan Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau

Apr 9, 2025 by Legalitas.Co.iD

Berdasarkan Permenhub No. 12 Tahun 2021 Tentang Angkutan Sungai Dan Danau, berdasarkan KBLI :

  1. KBLI 50211 : Angku­tan Sun­gai Dan Danau Lin­er (Trayek Tetap Dan Ter­atur) Untuk Penumpang
  2. KBLI 50212 : Angku­tan Sun­gai Dan Danau Tram­per (Trayek Tidak Tetap Dan Ter­atur) Untuk Penumpang
  3. KBLI 50213 : Angku­tan Sun­gai Dan Danau Untuk Wisa­ta Dan Ydbi
  4. KBLI 50222 : Angku­tan Sun­gai Dan Danau Untuk Barang Khusus
  5. KBLI 50223 : Angku­tan Sun­gai Dan Danau Untuk Barang Berba­haya
  6. KBLI 50221 : Angku­tan Sun­gai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan

Per­syaratan Izin Usa­ha Angku­tan Sun­gai Dan Danau yang wajib dilengkapi oleh pelaku usa­ha.

Per­syaratan Umum

  • Durasi sesuai den­gan keten­tu­an Lem­ba­ga OSS

Per­syaratan Khusus

  1. Kesang­gu­pan memi­li­ki pal­ing sedik­it 1 (satu) unit kapal yang memenuhi per­syaratan teknis/kelaik lau­tan sesuai perun­tukan dan ren­cana trayek yang dilayani;
  2. Ser­ti­fikasi pen­gawakan;
  3. Pemenuhan Stan­dar Pelayanan Min­i­malKa­pal Sun­gai dan Danau; dan
  4. Memi­li­ki per­son­il den­gan keahlian di bidang Angku­tan Sun­gai dan Danau (awak kapal)

Sarana dan Prasarana

  • Kapal Sun­gai dan Danau den­gan uku­ran tonase kotor sama den­gan atau lebih dari Gross Ton­nage (GT) 7 yang memenuhi per­syaratan teknis/kelaiklautan den­gan spe­si­fikasi tek­nis kapal sesuai fasil­i­tas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani, den­gan fasil­i­tas min­i­mal sesuai Stan­dar Pelayanan Min­i­mal Angku­tan Sun­gai dan Danau

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha Murah, Cepat & Aman.

Persyaratan Dokumen

Persyaratan Izin Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Mar 26, 2025 by Legalitas.Co.iD

Berdasarkan Permenhub RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Aktivitas Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berdasarkan KBLI sebagai berikut :

  • 49221 Angku­tan Bus Pari­wisa­ta
  • 49216 Angku­tan Bus Khusus
  • 49229 Angku­tan Bus Tidak Dalam Trayek Lain­nya
  • 49421 Angku­tan Tak­si
  • 49422 Angku­tan Sewa
  • 49429 Angku­tan Darat Lain­nya Untuk Penumpang

Per­syaratan Umum Usa­ha

  • Durasi sesuai den­gan keten­tu­an Lem­ba­ga OSS.

Per­syratan Khusus Umum

  1. Kesesua­ian den­gan peren­canaan kebu­tuhan kendaraan (kuo­ta) yang dite­tap­kan;
  2. Menyusun ren­cana bis­nis (busi­ness plan) Perusa­haan Angku­tan Umum;
  3. Memenuhi Stan­dar Pelayanan Min­i­mal Angku­tan Orang Tidak Dalam Trayek;
  4. Menyi­ap­kan doku­men Sis­tem Man­a­je­men Kese­la­matan;
  5. Men­er­ap­kan sis­tem peme­sanan secara elek­tron­ik; dan
  6. Memasang alat peman­tauan perg­er­akan kendaraan secara elek­tron­ik

Sarana dan Prasarana

  1. Memi­li­ki pal­ing sedik­it 5 (lima) kendaraan yang dibuk­tikan den­gan sali­nan Surat Tan­da Nomor Kendaraan (STNK), Ser­ti­fikat Reg­is­trasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru, buk­ti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
  2. Memi­li­ki dan/atau men­gua­sai tem­pat peny­im­panan kendaraan (pool) sesuai den­gan jum­lah kendaraan yang dim­i­li­ki;
  3. Memi­li­ki dan/atau bek­er­jasama den­gan pihak lain yang mam­pu menye­di­akan fasil­i­tas pemeli­haraan kendaraan bermo­tor
  4. Kendaraan yang diper­gu­nakan untuk pelayanan:

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha Murah, Cepat & Aman.

Persyaratan Dokumen
legalitas.co.id

Persyaratan Izin Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus Sesuai KBLI 49432

Mar 21, 2025 by Legalitas.Co.iD

Berdasarkan Permenhub RI No. 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

Per­syaratan Umum Usa­ha

  • Durasi sesuai den­gan keten­tu­an Lem­ba­ga OSS.

Per­syaratan Khusus Usa­ha :

  1. Memenuhi reg­is­trasi untuk men­da­p­atkan Tan­da Nomor Kendaraan Bermo­tor (TNKB) dari Kepolisian Negara Repub­lik Indone­sia;
  2. Doku­men­tasi kendaraan 3 (tiga) dimen­si;
  3. Meren­canakan lin­tasan opera­sion­al yang akan dite­tap­kan;
  4. Berop­erasi sesuai den­gan lin­tasan yang telah dite­tap­kan;
  5. Lulus pen­gu­jian berkala yang dibuk­tikan den­gan kar­tu uji yang dilakukan oleh unit pen­gu­jian berkala kendaraan bermo­tor yang ter­akred­i­tasi;
  6. Memenuhi Stan­dar Pelayanan Min­i­mal Angku­tan­Barang khusus;
  7. Menyi­ap­kan doku­men Sis­tem Man­a­je­men Kese­la­matan;
  8. Dilengkapi den­gan surat muatan barang;
  9. Plakat atau label Barang Berba­haya yang memu­at tan­da khusus harus melekat pada sisi kiri, kanan,depan, dan belakang Mobil Barang dan dis­esuaikan den­gan jenis perun­tukan­nya
  10. Tulisan nama perusa­haan atau pemi­lik secara jelas, ala­mat, nomor tele­pon, dan nomor uji kendaraan di samp­ing kiri dan kanan pada pin­tu depan Mobil Barang;
  11. Nomor pen­gad­u­an yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pin­tu bagian belakang Mobil Barang;
  12. Kar­tu iden­ti­tas penge­mu­di yang ditem­patkan pada das­bor;
  13. Men­em­patkan perangkat sis­tem pemo­sisi glob­al pada seti­ap Mobil Barang;
  14. Dilengkapi alat peman­tau untuk ker­ja penge­mu­di yang dap­at merekam kecepatan kendaraan dan per­i­laku penge­mu­di dalam men­g­op­erasikan kendaraan;
  15. Men­er­ap­kan sis­tem aplikasi e‑logbook; dan
  16. Memi­li­ki ser­ti­fikat kom­pe­ten­si penge­mu­di angku­tan Barang Berba­haya.

SARANA PRASARANA

  • Melengkapi fasil­i­tas parkir pal­ing sedik­it beru­pa ram­bu, mar­ka dan media infor­masi tarif, wak­tu, keterse­di­aan ruang parkir, dan infor­masi fasil­i­tas parkir khusus.

Lengkapi izin usaha sesuai ketentuan demi kelancaran usaha. Kami melayani jasa pengurusan legalitas usaha Murah, Cepat & Aman.

Blog
legalitas.co.id

Sesuai Permenhub 49 Tahun 2017 Perusahaan Wajib Lakukan Penyesuaian Izin Usaha SIUJPT

Feb 8, 2018 by Legalitas.Co.iD

Belum lama ini Kementer­ian Per­hubun­gan RI telah mener­bitkan reg­u­lasi baru yang men­gatur ten­tang izin usa­ha jasa pen­gu­ru­san trans­portasi (JPT). Den­gan diter­bitkan­nya per­at­u­ran baru ini, maka seti­ap perusa­haan jasa pen­gu­ru­san trans­portasi diwa­jibkan melakukan penyesuaian/pembaharuan izin usa­ha SIUJPT nya mengiku­ti per­at­u­ran ini.

Bah­wa dalam men­dorong kemu­da­han iklim inves­tasi yang mem­berikan kemu­da­han kepa­da pelaku usa­ha di bidang Jasa Pen­gu­ru­san Trans­portasi, per­lu dilakukan penataankem­bali kegiatan penye­leng­garaan dan pen­gusa­haan jasa pen­gu­ru­san tran­por­tasi Pemer­in­tah per­lu mene­tap­kan Per­at­u­ran Menteri per­hubun­gan ten­tang Penye­leng­garaan dan Pen­gusa­haan Jasa Pen­gu­ru­san Trans­portasi. Itu­lah per­tim­bam­ban­gan yang ter­tuang Per­at­u­ran Menteri Per­hubun­gan No. 49 Tahun 2017 (Per­me­n­hub 49 Tahun 2017) huruf a dan b ten­tang Penye­leng­garaan dan Pen­gusa­haan Jasa Pen­gu­ru­san Trans­portasi.

Berdasarkan per­at­u­ran ini, seti­ap perusa­haan yang sudah men­jalankan usa­hanya sebelum per­at­u­ran ini ter­bit namun sudah memi­li­ki izin usa­ha, pemer­in­tah mem­berikan masa wak­tu dalam satu tahun untuk melakukan penye­sua­ian izin usa­hanya. Dalam bab XII pada pasal 25 di keten­tu­an per­al­i­han dise­butkan “Bagi perusa­haan jasa pen­gu­ru­san trans­portasi yang telah men­jalankan kegiatan usa­hanya, wajib menye­suaikan per­iz­inan­nya sesuai den­gan per­at­u­ran menteri ini dalam jang­ka wak­tu 1 (satu) tahun sejak tang­gal dite­tap­kan­nya per­at­u­ran menteri ini”.

Dalam per­at­u­ran ini tidak secara jelas menye­butkan sanksi apa yang diberikan kepa­da perusa­haan jasa pen­gu­ru­san trans­portasi yang tidak melakukan penye­sua­ian Izin usa­hanya. Tapi seba­gaimana infor­masi yang diter­i­ma oleh Legal­i­tas dari beber­a­pa klien yang men­gatakan bah­wa sesuai pen­gala­man mere­ka dalam opera­sion­al di lapan­gan SIUJPT den­gan ter­bi­tan lama sudah tidak dap­at lagi diper­gu­nakan.

Den­gan ter­bit­nya per­at­u­ran baru ini, maka Per­me­n­hub sebelum­nya diny­atakan tidak berlaku dan dicabut. Beber­a­pa per­at­u­ran menteri yang men­gatur ten­tang SIUJPT yaitu : Per­me­n­hub No. 74 Tahun 2015, Per­me­n­hub No. 78 Tahun 2015 peruba­han, Per­me­n­hub No. 146 Tahun 2015 peruba­han ked­ua, Per­me­hub No. 12 Tahun 2016 peruba­han keti­ga, Per­me­n­hub 130 Tahun 2016 peruba­han ke empat.

Di Per­me­n­hub 49 Tahun 2017 ada sejum­lah per­syaratan admin­is­trasi dan per­syaratan tek­nis yang dite­tap­kan untuk men­da­p­atkan izin usa­ha JPT yaitu :

Syarat SIUJPT bagi Perusa­haan Lokal/PMDN :

  1. Memi­li­ki Akta perusa­haan dari Notaris yang dis­ahkan Kementer­ian Hukum dan Ham den­gan tujuan kegiatan usa­ha adalah khusus men­jalankan usa­ha bidang jasa pen­gu­ru­san trans­portasi
  2. Memi­li­ki Surat Keteran­gan Domisili Perusa­haan
  3. Memi­li­ki Penang­gung Jawab
  4. Memi­li­ki modal dasar pal­ing sedik­it Rp. 1.200.000.000,- (satu mil­iard dua ratus juta rupi­ah) dan dis­e­tor pal­ing sedik­it 25% dari total modal dasar den­gan buk­ti setor yang sah
  5. Memi­li­ki kan­tor tetap/gedung atau sewa den­gan masa sewa pal­ing sedik­it 2 tahun
  6. Memi­li­ki tena­ga ahli War­ga negara indone­sia beri­jasah min­i­mum Diplo­ma 3(D3) di bidang pela­yaran atau mar­itim atau Pener­ban­gan atau trans­portasi atau IATA Diplo­ma atau FIATA Diplo­ma, Sar­jana S1 Logis­tik atau Ser­ti­fikat kom­pe­ten­si pro­fe­si di bidang For­warder atau man­a­je­men sup­ply chain, atau ser­ti­fikat ahli kepabeanan, atau kepelabuhanan (alter­natif atau kumu­latif).

dan per­syaratn tek­nis lain­nya adalah sbb :

  1. Memi­li­ki atau men­gua­sai kendaraan roda 4 (empat) yang dibuk­tikan den­gan buk­ti kepemi­likan atau buk­ti sewa yang sah.
  2. Memi­li­ki sis­tem per­ala­tan perangkat lunak dan perangkat keras ser­ta sis­tem infor­masi dan sis­tem komu­nikasi yang ter­in­te­grasi den­gan sis­tem infor­masi trans­portasi darat, udara, laut, dan perk­ere­taapi­an sesuai den­gan perkem­ban­gan teknolo­gi.

Syarat Izin SIUJPT Bagi Perusa­haan PMA atau Joint Ven­ture (Usa­ha Patun­gan)

  1. Memi­li­ki Akta perusa­haan dari Notaris yang dis­ahkan Kementer­ian Hukum dan Ham den­gan tujuan kegiatan usa­ha adalah khusus men­jalankan usa­ha bidang jasa pen­gu­ru­san trans­portasi
  2. Memi­li­ki Surat Keteran­gan Domisili Perusa­haan
  3. Memi­li­ki Penang­gung Jawab
  4. Memi­li­ki modal dasar pal­ing sedik­it U$$ 4.000.000,- (Empat Juta US Dol­lar) dan dis­e­tor pal­ing sedik­it 25% dari total modal dasar den­gan buk­ti setor yang sah dan diau­dit oleh kan­tor akun­tan pub­lik.
  5. Memi­li­ki kan­tor tetap/gedung atau sewa den­gan masa sewa pal­ing sedik­it 2 tahun
  6. Memi­li­ki tena­ga ahli War­ga negara indone­sia beri­jasah min­i­mum Diplo­ma 3(D3) di bidang pela­yaran atau mar­itim atau Pener­ban­gan atau trans­portasi atau IATA Diplo­ma atau FIATA Diplo­ma, Sar­jana S1 Logis­tik atau Ser­ti­fikat kom­pe­ten­si pro­fe­si di bidang For­warder atau man­a­je­men sup­ply chain, atau ser­ti­fikat ahli kepabeanan, atau kepelabuhanan (alter­natif atau kumu­latif).

dan per­syaratn tek­nis lain­nya adalah sbb :

  1. Memi­li­ki atau men­gua­sai kendaraan roda 4 (empat) yang dibuk­tikan den­gan buk­ti kepemi­likan atau buk­ti sewa yang sah.
  2. Memi­li­ki sis­tem per­ala­tan perangkat lunak dan perangkat keras ser­ta sis­tem infor­masi dan sis­tem komu­nikasi yang ter­in­te­grasi den­gan sis­tem infor­masi trans­portasi darat, udara, laut, dan perk­ere­taapi­an sesuai den­gan perkem­ban­gan teknolo­gi.
  3. Memi­li­ki Izin Mem­peker­jakan Tena­ga Asing (IMTA) dari Kementer­ian Tena­ga Ker­ja RI
  4. Memi­li­ki KTP (WNI) atau KITAS (WNA)

Sedan­gkan syarat untuk pem­bukaan KANTOR CABANG SIUJPT adalah sbb :

  1. Sali­nan SIUJPT kan­tor Pusat
  2. Rekomen­dasi kebu­tuhan pem­bukaan kan­tor cabang dari penye­leng­gara pelabuhan dan/atau Penye­leng­gara Ban­dar Udara atau Otori­tas Trans­portasi lain­nya.
  3. Sali­nan Surat Domisili kan­tor cabang yang sudah dile­gal­isir
  4. Surat Kepu­tu­san (SK) pen­gangkatan kan­tor cabang yang di tan­da tan­gani oleh penang­gung jawab perusa­haan
  5. Copy Iden­ti­tas KTP/KITAS Kepala Kan­tor Cabang
  6. Foto Kan­tor Cabang

Ada­pun instan­si yang diberikan kewe­nan­gan untuk mener­bitkan izin usa­ha Jasa Pen­gu­ru­san Trans­portasi (JPT) ini adalah Guber­nur di provin­si mas­ing-mas­ing untuk PT den­gan SAHAM Lokal (WNI) sedan­gkan BKPM untuk perusa­haan Penana­man Modal Asing (PMA) den­gan saham gabun­gan joint ven­ture lokal dan asing.

Guber­nur di provin­si mas­ing-mas­ing dis­esuaikan den­gan kedudukan atau domisili perusa­haan, dan BKPM untuk semua perusa­haan di wilayah repub­lik indone­sia.

Jika perusa­haan anda mem­bu­tuhkan jasa legal per­i­ji­nan untuk sekedar berkon­sul­tasi maupun mem­ban­tu menger­jakan pen­gu­ru­san doku­men perusa­haan anda, silahkan menghubun­gi kami.