www.legalitas.co.id

Konsultan Legal & Perizinan Usaha

Arsip tahun ini2018

ByLEGALITAS

PP 24 Tahun 2018, Pelaku Usaha Wajib Daftar Nomor Induk Berusaha (NIB)

Legalitas.co.id | Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS maka setiap pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan yang  melakukan usaha  wajib melakukan pendaftaran atau memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Lembaga OSS selaku penerbit Perizinan Berusaha.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Untuk mendapatkan Nomor Identitas Berusaha (NIB) tersebut pelaku usaha cukup mendaftar atau mengajukan permohonan secara online dengan mengakses website di oss.go.id, dan pada saat melakukan pendaftar pemohon wajib mempersipakan sejumlah dokumen yaitu Akta Notaris perusahaan yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum da HAM RI (untuk jenis Badan Hukum PT), NPWP Perusahaan, KTP dan NPWP Pribadi penanggung jawab perusahaan.

Selain menyiapkan dokumen tersebut, hal yang paling penting dipastikan adalah NPWP Badan Usaha dan NPWP Pribadi penanggung jawab perusahaan harus dalam kondisi aktif atau tidak sedang diblokir oleh kantor pajak KPP penerbit NPWP.

Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka permohonan NIB pada umumnya pasti akan disetujui dan diterbitkan oleh OSS. Dan dengan adanya NIB ini, para pelaku usaha sudah tidak perlu mengajukan izin usaha seperti SIUP, TDP, dan izin usaha lainnya lagi, karena dokumen-dokumen izin tersebut sudah disatukan dalam NIB.  Cukup dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang bisa diurus selama 30 menit.

(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas :

a. Pelaku Usaha perseorangan; dan

b. Pelaku Usaha non perseorangan.

Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

  1. perseroan terbatas;
  2. perusahaan umum;
  3. perusahaan umum daerah;
  4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  5. badan layanan umum;
  6. lembaga penyiaran;
  7. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  8. koperasi;
  9. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
  10. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
  11. persekutuan perdata.

Pada lampiran PP No. 24 Tahun 2018 ini, sudah ada 39 jenis perizinan usaha baik Izin Usaha PMA maupun PMDN yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan kepada lembaga OSS. 

Demikianlah informasi sederhana mengenai pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), semoga informasi yang kami sajikan ini bisa membantu Anda.


Anda membutuhkan jasa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)? Kami adalah ahlinya.

Kami merupakan perusahaan terpercaya di Jakarta yang sudah lama menyediakan jasa pengurusan perizinan usaha, dimulai dari pengurusan pendirian perusahaan, seperti Perseroan Terbatas (PT, PMA), CV, Firma, Yayasan maupun Koperasi, (termasuk juga pengurusan Nomor Induk Berusaha/NIB) dll..

Kami siap membantu Anda dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lainnya, biarkan kami yang bekerja untuk Anda.

Ayo, Tunggu Apalagi, Segera Hubungi Kami di : 0813.8101.5841 Dengan Senang Hati Kami Akan Melayani Anda.

Untuk informasi mengenai prosedur dan biaya pendirian PT, pendirian CV, serta konsultasi perizinan usaha di indonesia hubungi Tim Legalitas.co.id di Telp: 0813. 8101.5841 atau email: admin@legalitas.co.id

Follow twitter kami @legalit4s dapatkan konsultasi gratis dan tips seputar bisnis dan perizinan usaha.

ByLEGALITAS

Baca Ini, Aturan Baru Izin Usaha Penunjang “SKUP” Migas

Referensi Peraturan :

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi, Tanggal 21 Februari 2018.

 

Legalitas.co.di | Pada tanggal 21 Februari 2018, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi untuk menggantikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  1. Bahwa untuk menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan mendorong berkembangnya potensi dan peranan nasional pada kegiatan usaha penunjang dalam kegiatan usaha minyak d m gas bumi, perlu mengatur kembali kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi,
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Memutuskan, dan menetapkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi, Tanggal 21 Februari 2018.

Dan pada Ketentuan Penutup Pasa 21 juga disebutkan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan adanya peraturan ini, efektif per 1 Maret 2018 Dirjen Migas tidak lagi menerbitkan Izin dalam bentuk SKT Migas dan mengganti menjadi  Izin Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas yang sistem pengajuan permohonanya dengan cara Manual (offline).

Masih dalam peraturan ini disebutkan, yang dapat menjadi Pelaksana Kegiatan Usaha Penunjang Migas adalah Badan Usaha Perusahaan atau Perseorangan. Perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Modal Asing (PMA).

Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Penunjang Migas.

Sedangkan Perseorangan yang dimaksud adalah orang perseorangan, perseroan komanditer, dan Firma yang mempunyai keahlian tertentu untuk memberikan pelayanan Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas.  Baca juga : Urus Izin Usaha SKUP Migas

Peraturan Menteri ini juga mengatur jenis-jenis Klasifikasi Kegiatan Usaha Penunjang Migas, berikut ini daftar klasifikasi  (Pasal 5) yaitu :

  1. Usaha Jasa Konstruksi Migas;
  2. Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas; dan
  3. Usaha Industri Penunjang Migas.

 Pasal 6 (1) Usaha Jasa Konstruksi Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

  1. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi;
  2. Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
  3. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

 (2) Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

  1. Jasa Geologi dan Geofisika;
  2. Jasa Pemboran;
  3. Jasa Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis;
  4. Jasa Pekerjaan Paska Operasi;
  5. Jasa Penelitian dan Pengembangan;
  6. Jasa Pengolahan Limbah;
  7. Jasa Penyewaan Pengangkutan; dan
  8. Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan.

 (3) Usaha Industri Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas :

  1. Industri Material, dan
  2. Industri Peralatan.

Pasal 7 (1) Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perusahaan Enjiniring.

(2) Persyaratan Perusahaan Enjiniring meliputi:

  1. Perusahaan dalarn negeri atau perusahaan nasional yang pengendalian manajemennya berada pada warga negara Indonesia.
  2. Memiliki dan menerapkan sistem manajemen mutu , dan telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi;
  3. Memiliki tenaga ahli yang berkualifikasi dan/atau berkompetensi; dan
  4. Memiliki peralatan dan atau fasilitas berupa piranti lunak untuk pekerjaan penelaahan disain, analisis risiko atau penilaian perpanjangan umur layan.

Izin SKUP MIGAS

Pasal 9 ( 1 ) Untuk pembinaan dan peningkatan kemampuan Usaha Penunjang Migas, Direktur Jenderal menerbitkan SKUP Migas terhadap Perusahaan atau perseorangan.

Pasal 11 (2) SKUP Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peringkat untuk setiap klasifikasi Usaha Penunjang Migas sebagai berikut:

A. Untuk kemampuan Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada:

1. Status usaha dan financial, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh) meliputi :

a) legalitas pendirian perusahaan;

b) legalitas pengangkatan direksi dan komisaris;

c) legalitas pajak;

d) laporan keuangan; dan

e) legalitas status usaha;

2. Kemampuan/kapasitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 40 (empat puluh), meliputi :

a) kepemilikan alat dan/atau perangkat lunak;

b) status dan kualifikasi tenaga kerja; dan

c) spesifikasi/standar mutu produk dan/atau kemampuan manajemen proyek;

3. Pengalaman perusahaan, dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh), meliputi pengalaman perusahaan dan pengalaman personil;

4. Sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi standar dan sertifikasi manajemen mutu;

5. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi:

a) standar dan sertifikasi manajemen lingkungan; dan

b) standar dan sertifikasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

6. Jaringan rantai suplai, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima), meliputi lingkup lokal, nasional dan internasional; dan

7. Kualitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima), meliputi kualitas jasa dan layanan purna jual.

B. Untuk kemampuan Usaha Jasa Nonkonstruksi didasarkan pada :

1.Status usaha dan financial,dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh) meliputi :

a) legalitas pendirian perusahaan;

b) legalitas pengangkatan direksi dan komisaris;

c) legalitas pajak;

d) laporan keuangan; dan

e) legalitas status usaha;

2. Kemampuan/kapasitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 40 (empat puluh), meliputi :

a) kepemilikan alat; dan

b) status dan kualifikasi tenaga kerja;

3. Pengalaman perusahaan, dengan bobot nilai maksimal20 (dua puluh), meliputi pengalaman perusahaan dan pengalaman personil;

4. Sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi standar dan sertifikasi manajemen mutu.

5. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi :

a) Standar dan sertifikasi manajemen lingkungan; dan

b) standar dan sertifikasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

6. Jaringan rantai suplai, dengan bobot. Nilai maksimal 5 (lima), meliputi lingkup lokal, nasional dan internasional; dan

7. Kualitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima),meliputi kualitas jasa dan layanan puma jual.

C.  Untuk kemampuan Usaha Industri Penunjang Migas didasarkan pada:

  1. Status usaha dan financial, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi:

a) legalitas pendirian perusahaan;

b) legalitas pengangkatan direksi dan komisaris;

c) legalitas pajak,

d) laporan keuangan; dan

e) legalitas status usaha;

    2. Kemampuan/kapasitas produksi, dengan bobot nilai maksimal 30 (tiga puluh), meliputi:

a) fasilitas produksi dan pendukung;

b) kepemilikan alat produksi;

c) kepemilikan alat uji; dan

d) status dan kualifikasi tenaga kerja;

3. Pengalaman perusahaan, dengan bobot nilai maksimal 15 (limabelas);

4. Spesifikasi/standar mutu produk, dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas), meliputi standar dan sertifikasi produk;

5. Penerapan sistem manajemen, dengan bobot nilai maksimal20 (dua puluh), meliputi :

a) standar dan sertifikasi manajemen mutu

b) standar dan sertifikasi manajemen lingkungan; dan

c) standar dan sertifikasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

6. Jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima), meliputi lingkup pemasaran lokal, nasional dan internasional; dan.

7. Jaringan purna jual, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima), meliputi jaminan kualitas produk dan layanan purna jual.

Pada Pasal 20 BAB VI di Peraturan Menteri ini diatur tentang Ketentuan Peralihan. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

  1. SKUP Migas yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu SKUP Migas.
  2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) MIGAS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
  3. Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) MIGAS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tidak diproses penyelesaiannya.
  4. Permohonan SKUP Migas yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut, maka sangat penting untuk perusahaan yang berkaitan  dengan izin usaha ini untuk memperbaharui perizinan usahanya menyesuaikan Peraturan ini.

Kesulitan atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan sendiri pengurusan izin usaha anda, silahkan hubungi Tim Legal kami. (TIM)

ByLEGALITAS

Sebelum urus Izin IPAK, Ini syarat yang wajib anda ketahui

Referensi Peraturan :

  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan, Tanggal 23 Agustus 2010
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan
  3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor Hk.02.03/I/770/2014 Tentang Pedoman Pelayanan Izin Penyalur  Alat Kesehatan, Tanggal 18 Agustus 2014

Defenisi Umum

Seperti tertuang dalam ketentuan Umum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan, Pasal 1 angka 1,2,3 disebutkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PAK adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Cabang Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut Cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, alat kesehatan dapat juga mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada atau dalam tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme tetapi dapat membantu fungsi yang diinginkan dari alat kesehatan dengan cara tersebut.

Penyaluran Alat Kesehatan

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PAK, Cabang PAK, dan toko alat kesehatan. Dan pada ayat 2 selain penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat.

Berdasarkan kemampuan dari sarana distribusi alat kesehatan, Izin Penyalur Alat Kesehatan dikelompokan  menjadi  5  (lima)  macam yaitu :

  1. Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
  2. Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
  3. Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
  4. Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
  5. Produk Diagnostik Invitro

 Baca Juga : Urus Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)

Perizinan 

  • Setiap PAK dapat mendirikan cabang PAK di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  • Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki Izin PAK.
  • Pedagang besar farmasi yang akan melakukan usaha sebagai PAK harus memiliki izin PAK.
  • Setiap perusahaan Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Cabang PAK, dan toko alat kesehatan wajib memiliki izin.
  • Izin PAK sebagaimana dimaksud diatas diberikan oleh Direktur Jenderal
  • Izin Cabang PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala Dinas kesehatan provinsi.

Persyaratan dan Tata Cara Mengajukan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berbentuk badan hukum yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
  3. Memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
  4. Memiliki bengkel atau bekerja sama dengan perusahaan lain dalam melaksanakan jaminan purna jual, untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya;
  5. Memenuhi Cara Distribusi  Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)

Untuk dapat diberikan izin PAK, pemohon harus mengikuti tata cara sebagai berikut :

  1. Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal melalui kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat.
  2. Kepala dinas kesehatan provinsi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan, berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat;
  3. Tim pemeriksa bersama selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan sarana dan prasana.
  4. Apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa bersama meneruskan kepada Direktur Jenderal

Masa Berlaku Izin PAK

Izin PAK berlaku selama memenuhi persyaratan :

  1. Melaksanakan ketentuan CDAKB;
  2. Perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha.
  3. Direktur Jenderal melakukan audit menyeluruh terhadap PAK paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan CDAKB

Jika kesulitan atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan sendiri permohonan IPAK perusahaan anda, silahkan hubungi kami, team legal kami siap membantu. (TIM)

ByLEGALITAS

Wajib Tahu, Syarat Terbaru Persetujuan Import Besi dan Baja Paduan Sesuai Permendag 22 Tahun 2018

Legalitas.co.id |Belum lama ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kembali melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No. 82 Tahun 2016 yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan produk turunannya.

Adapun Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 82 Tahun 2016 ini sebelumnya telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama adalah Permendag No. 63/M-DAG/PER/8/2017  dan perubahan kedua adalah Permendag No. 71/M-DAG/PER/9 /2017.

Adapun Pasal-Pasal yang dilakukan perubahan pada Permendag No. 22 Tahun 2018 perubahan ketiga ini adalah sebagai berikut :

Pada ketentuan Pasal 1 tentang Defenisi

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan

harus mengajukan permohonan secara elektronik

kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan

dokumen:

  1. API-U atau API-P;
  2. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi

perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Besi

atau Baja dan/atau Baja Paduan; dan

  1. mill certificate, untuk impor Baja Paduan.

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan

Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak permohonan diterima secara lengkap dan

benar.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur

Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan

permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak permohonan diterima.

  1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) berlaku selama:

  1. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan,

bagi perusahaan pemilik API-P; dan

  1. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan,

bagi perusahaan pemilik API-U.

Baca juga : Urus Izin PI Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya

  1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya wajib melaporkan setiap perubahan

yang terkait dengan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan

mengajukan permohonan perubahan Persetujuan

Impor.

(2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir Besi

atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

harus mengajukan permohonan secara elektronik

kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan

dokumen:

  1. dokumen yang mengalami perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

  1. Persetujuan Impor.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan

Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap

dan benar.

  1. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Perusahaan pemilik API-P dilarang untuk

memperdagangkan dan/atau memindahtangankan

Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya yang diimpor kepada pihak lain.

(2) Perusahaan pemilik API-U hanya dapat

memperdagangkan dan! atau memindahtangankan

Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpornya

kepada perusahaan sesuai dengan kontrak

penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

  1. Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 12A

(1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor

Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya dilakukan setelah melalui Kawasan

Pabean.

(2) Persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

  1. Persetujuan Impor; dan
  2. Laporan Surveyor.

(3) Importir hams membuat pernyataan secara

mandiri (self declaration) yang menyatakan telah

memenuhi persyaratan impor Besi atau Baja, Baja

Paduan dan Produk Turunannya sebelum barang

impor tersebut digunakan, diperdagangkan,

dan/atau dipindahtangankan.

(4) Importir hams menyampaikan pemyataan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara

elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id

dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

(5) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan

impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) paling sedikit 5

(lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  1. Ketentuan Pasal 12B diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 12B

(1) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan

Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan

pengawasan secara berkala dan/ atau sewaktuwaktu.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

  1. persyaratan impor Besi atau Baja, Baja Paduan

dan Produk Turunannya; dan

  1. dokumen pendukung impor lain.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

  1. kebenaran laporan realisasi impor;
  2. kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan dan

Produk Turunannya yang diimpor dengan

data yang tercantum dalam Persetujuan Impor;

dan

  1. kepatuhan atas peraturan perundangundangan yang terkait di bidang impor Besi

atau Baja, Baja Paduan dan Produk

Turunannya.

  1. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan

Persetujuan Impor tidak dapat mengajukan permohonan

Persetujuan Impor kembali selama 2 (dua) tahun

dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam

pengawasan.

  1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 19

(1) Perusahaan yang melalcukan impor Besi atau Baja,

Baja Paduan, dan Produk Turunannya tidak sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya yang diimpor tidak sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib ditarik

kembali dani peredaran dan dimusnahkan oleh

importir.

(3) Biaya atas pelaksanaan penarikan kembali dani

peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditanggung oleh importir.

  1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 20

(1) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen clan

Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan

pengawasan secara berkala dan/atau sewaktuwalctu.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

  1. persyaratan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan,

dan Produk Turunannya; dan

  1. dokumen pendukung Impor lain.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

  1. kebenaran laporan realisasi Impor;
  2. kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan, dan

Produk Turunannya yang diimpor dengan

data yang tercantum dalam Persetujuan Impor;

dan

  1. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan

yang terkait di bidang impor Besi atau Baja, Baja

Paduan, dan Produk Turunannya.

  1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 23

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak

berlaku terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan

Produk Turunannya:

  1. yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:
  2. 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih

dani 0,6%;

  1. 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih

dani 0,6%;

  1. 7219.32.00;
  2. 7219.33.00;
  3. 7219.34.00;
  4. 7219.35.00;
  5. 7219.90.00;
  6. 7220.20.10;
  7. 7220.20.90;
  8. 7220.90.10;
  9. 7220.90.90;
  10. 7225.11.00;
  11. 7225.19.00;
  12. 7225.50.90 berupa Tin Mill Black Plate;
  13. 7226.11.10;
  14. 7226.11.90;
  15. 7226.19.10; dan
  16. 7226.19.90.
  17. yang dilakukan oleh:
  18. perusahaan pemilik API-P di bidang industri

otomotif dan komponennya, industri elektronika

dan komponennya, industri galangan

kapal dan komponennya, industri mould and

dies, industri pesawat terbang dan

komponennya, dan/atau industri alat besar dan

komponennya;

  1. perusahaan pemilik API-P yang telah

mendapatkan penetapan sebagai Importir

Jalur Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Kementerian Keuangan;

  1. perusahaan pemilik API-P sebagai industri

pengguna (user) yang memiliki Surat

Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui

fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS)

atau fasilitas skema lainnya yang telah

ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan

perjanjian internasional (bilateral/regional/

multilateral) yang melibatkan Pemerintah

Republik Indonesia yang memuat ketentuan

mengenai impor Besi atau Baja dan Baja

Paduan;4. perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk

Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan

  1. perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja

Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor

KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya

Pertambangan, perusahaan pelaksana

pembangunan dan pengembangan industri

pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan

umum, dan perusahaan pelaksana

pembangunan dalam rangka pelayanan

kepentingan umum kegiatan usaha hilir

minyak dan gas bumi.

  1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 24

Pengecualian dani ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

  1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 27

Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan dani

Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur

Jenderal dan/ atau Direktur Jenderal Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan

masing-masing.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari

2018

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas terkait dengan peraturan tersebut silahkan mendownload Peraturan di Link yang sudah tersedia pada konten ini. (TIM)

Untuk informasi mengenai prosedur dan biaya pendirian PT, pendirian CV, serta konsultasi perizinan usaha di indonesia hubungi Legalitas.co.id di Telp: 0813. 8101.5841 atau email: admin@legalitas.co.id

Follow twitter kami @legalit4s dapatkan konsultasi gratis dan tips seputar bisnis dan perizinan usaha

ByLEGALITAS

Sesuai Permenhub 49 Tahun 2017 Perusahaan Wajib Lakukan Penyesuaian Izin Usaha SIUJPT

Legalitas.co.id | Belum lama ini Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan regulasi baru yang mengatur tentang izin usaha jasa pengurusan transportasi (JPT). Dengan diterbitkannya Peraturan baru ini, maka setiap perusahaan jasa pengurusan transportasi diwajibkan melakukan penyesuaian/pembaharuan izin usaha SIUJPT nya mengikuti peraturan ini.

Bahwa dalam mendorong kemudahan iklim investasi yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di bidang Jasa Pengurusan Transportasi, perlu dilakukan penataan kembali kegiatan penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan tranportasi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Itulah pertimbambangan yang  tertuang Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017 (Permenhub 49 Tahun 2017) huruf a dan b tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Berdasarkan peraturan ini, setiap perusahaan yang sudah menjalankan usahanya sebelum peraturan ini terbit namun sudah memiliki izin usaha,  pemerintah memberikan masa waktu dalam satu tahun untuk melakukan penyesuaian izin usahanya.   Dalam bab XII pada pasal 25 di ketentuan peralihan disebutkan “Bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai dengan peraturan menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya peraturan menteri ini”.   

Dalam peraturan ini tidak secara jelas menyebutkan sanksi apa yang diberikan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi yang tidak melakukan penyesuaian Izin usahanya. Tapi sebagaimana informasi yang diterima oleh Legalitas dari beberapa klien yang mengatakan bahwa sesuai pengalaman mereka dalam operasional di lapangan SIUJPT dengan terbitan lama sudah tidak dapat lagi dipergunakan.

Dengan terbitnya peraturan baru ini,  maka Permenhub sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Beberapa peraturan menteri yang mengatur tentang SIUJPT yaitu : Permenhub No. 74 Tahun 2015, Permenhub No. 78 Tahun 2015 perubahan, Permenhub No. 146 Tahun 2015 perubahan kedua, Permehub No. 12 Tahun 2016 perubahan ketiga, Permenhub 130 Tahun 2016 perubahan ke empat.

Di Permenhub 49 Tahun 2017  ada sejumlah persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan untuk mendapatkan izin usaha JPT yaitu :

Syarat SIUJPT bagi Perusahaan Lokal/PMDN :

  1. Memiliki Akta perusahaan dari Notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan Ham dengan tujuan kegiatan usaha adalah khusus menjalankan usaha bidang jasa pengurusan transportasi
  2. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  3. Memiliki Penanggung Jawab
  4. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 1.200.000.000,- (satu miliard dua ratus juta rupiah) dan disetor paling sedikit 25% dari total modal dasar dengan bukti setor yang sah
  5. Memiliki kantor tetap/gedung atau sewa dengan masa sewa paling sedikit 2 tahun
  6. Memiliki tenaga ahli Warga negara indonesia berijasah minimum Diploma 3(D3) di bidang pelayaran atau maritim atau Penerbangan atau transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana S1 Logistik atau Sertifikat kompetensi profesi di bidang Forwarder atau manajemen supply chain, atau sertifikat ahli kepabeanan, atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif).

dan persyaratn teknis lainnya adalah sbb :

  1. Memiliki atau menguasai kendaraan roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa yang sah.
  2. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan perangkat keras serta sistem informasi dan sistem komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, udara, laut, dan perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

Syarat Izin  SIUJPT Bagi Perusahaan PMA atau Joint Venture (Usaha Patungan)

 

  1. Memiliki Akta perusahaan dari Notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan Ham dengan tujuan kegiatan usaha adalah khusus menjalankan usaha bidang jasa pengurusan transportasi
  2. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  3. Memiliki Penanggung Jawab
  4. Memiliki modal dasar paling sedikit U$$ 4.000.000,- (Empat Juta US Dollar) dan disetor paling sedikit 25% dari total modal dasar dengan bukti setor yang sah dan diaudit oleh kantor akuntan publik.
  5. Memiliki kantor tetap/gedung atau sewa dengan masa sewa paling sedikit 2 tahun
  6. Memiliki tenaga ahli Warga negara indonesia berijasah minimum Diploma 3(D3) di bidang pelayaran atau maritim atau Penerbangan atau transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana S1 Logistik atau Sertifikat kompetensi profesi di bidang Forwarder atau manajemen supply chain, atau sertifikat ahli kepabeanan, atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif).

dan persyaratn teknis lainnya adalah sbb :

  1. Memiliki atau menguasai kendaraan roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti sewa yang sah.
  2. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan perangkat keras serta sistem informasi dan sistem komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, udara, laut, dan perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
  3. Memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Kementerian Tenaga Kerja RI
  4. Memiliki KTP (WNI) atau KITAS (WNA)

Sedangkan syarat untuk pembukaan KANTOR CABANG SIUJPT adalah sbb :

  1. Salinan SIUJPT kantor Pusat
  2. Rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari penyelenggara pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya.
  3. Salinan Surat Domisili kantor cabang yang sudah dilegalisir
  4. Surat Keputusan (SK) pengangkatan kantor cabang yang di tanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan
  5. Copy Identitas KTP/KITAS Kepala Kantor Cabang
  6. Foto Kantor Cabang

Adapun instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) ini adalah Gubernur di provinsi masing-masing untuk PT dengan SAHAM Lokal (WNI) sedangkan BKPM untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan saham  gabungan joint venture lokal dan asing.

Gubernur di provinsi masing-masing disesuaikan dengan kedudukan atau domisili perusahaan, dan BKPM untuk semua perusahaan di wilayah republik indonesia.

Jika perusahaan anda membutuhkan jasa legal perijinan untuk sekedar berkonsultasi maupun membantu mengerjakan pengurusan dokumen perusahaan anda, silahkan menghubungi tim legalitas.co.id (TIM)